METROBATAM.COM, KARIMUN – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.574.588. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,84 persen atau bertambah Rp332.653 dibandingkan UMK tahun sebelumnya.
Penetapan itu dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun yang digelar di Hotel Karimun City, Jumat (20/11/2026).
Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun yang juga menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerprind) Karimun, Ir. H. Ruffindy Alamsyah, mengatakan keputusan tersebut dicapai setelah melalui pembahasan dan perdebatan antara unsur pekerja dan pengusaha.
Didampingi Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun, Hidayatul Indus, Ruffindy menjelaskan bahwa masing-masing pihak sebelumnya menyampaikan pandangan dan usulan terkait besaran kenaikan upah minimum.
Menurutnya, unsur pengusaha mengusulkan kenaikan pada angka yang lebih rendah, sementara sebagian perwakilan pekerja mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi.
Namun, setelah melalui diskusi yang cukup alot, seluruh unsur akhirnya menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,8 sebagai dasar penghitungan UMK Karimun 2027.
“Setelah masing-masing unsur menyampaikan argumentasi, baik dari pekerja maupun pengusaha, akhirnya pembahasan dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Kedua belah pihak sepakat memilih alfa 0,8 sehingga UMK Kabupaten Karimun tahun 2027 menjadi Rp4.574.588,” ujar Ruffindy.
Ia menegaskan, proses penetapan tersebut mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, kenaikan upah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Terkait dasar penghitungan, Ruffindy menyampaikan bahwa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis kementerian saat ini masih bersifat sementara dan belum menjadi angka final untuk tingkat kabupaten.
Data tersebut, kata dia, masih mengacu pada tingkat provinsi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, data KHL khusus Kabupaten Karimun direncanakan akan dirilis pada 2027.
Penetapan UMK ini menjadi salah satu keputusan penting dalam menentukan standar upah minimum bagi pekerja di Kabupaten Karimun pada tahun mendatang. (AF)















