Metrobatam.com, Batam – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengkaji kebijakan kenaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otoritas di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.
“Mengenai besaran UWTO, kami akan lihat. Tentu tidak akan kami putuskan begitu saja. Kami akan undang beberapa dari beliau yang mewakili,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat revitalisasi BP Batam di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (15/11/2016).
Pemerintah akan mengundang berbagai kalangan masyarakat dalam pembahasan besaran UWTO, termasuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
Darmin juga akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas UWTO Batam, karena payung hukum kenaikan sewa lahan berasal dari Peraturan Menteri Keuangan.
“Mengenai PMK 148, karena itu yang membuat Menkeu, kami akan minta Menkeu untuk diskusi. Mencurahkan dan menjelaskan apa saja keluhan dan keberatan dari para pengusaha,” kata Darmin.
Pembahasan dengan Menteri Keuangan tidak hanya terkait kenaikan tarif UWTO, melainkan juga berbagai tarif lainnya seperti urusan air minum, pelabuhan, Rumah Sakit dan lainnya yang juga diatur dalam PMK.
“Nanti kami akan bicarakan dengan Menkeu. Dia adalah orang yang rasional, tidak usah khawatir,” ujar Darmin.
Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly memastikan kondisi Batam aman, meskipun sempat terjadi protes kenaikan UWTO.
Ia mengatakan saat ini pemerintah masih mendengarkan keluhan dari masyarakat, untuk kemudian dibahas di Jakarta.
“Kebijakan tetap pusat,” kata dia.
Sekretaris Real Estat Indonesia Khusus Batam, Achyar menyatakan rapat bersama Menko Perekonomian, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Hukum dan HAM belum membuahkan hasil yang memuaskan.
“Masih membingungkan,” kata dia.
Mb/Okezone















