BATAM, METROBATAM.COM – Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau yang seharusnya melayani transportasi masyarakat ke kawasan pelosok dan perairan dangkal, kini berubah wajah. Pelabuhan itu diduga menjadi jalur keluar barang ilegal dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam menuju wilayah pabean lain di Indonesia.
Pantauan awak media di lokasi belum lama ini menunjukkan aktivitas bongkar muat berlangsung rutin. Kapal pompong hingga feri cepat silih berganti sandar. Truk bak tertutup dan lori box hilir mudik mengangkut komoditas ke dermaga.
Barang yang terlihat bukan barang sepele. Ada beras, gula, minuman beralkohol, rokok tanpa tanda cukai, hingga paket kiriman ekspedisi. Sebagian diduga berasal dari kawasan FTZ Batam maupun barang impor.
Yang paling mengundang tanya, saat pemuatan berlangsung, awak media tidak melihat petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Batam melakukan pemeriksaan langsung di lokasi.
Padahal, barang yang keluar dari FTZ menuju wilayah pabean lainnya wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan perpajakan. Tanpa pengawasan, Pelra Tanjung Riau berpotensi menjadi celah besar.
Seorang sumber yang mengetahui pola pergerakan barang di kawasan itu mengungkapkan modus yang diduga dipakai untuk mengaburkan jejak.
Secara lisan, barang disebut dikirim ke Tanjung Balai Karimun terlebih dahulu. Namun pola di lapangan menunjukkan Karimun diduga hanya titik transit palsu.
“Tujuan akhirnya diduga wilayah daratan Riau dan kawasan lain di Pulau Sumatra,” ungkap sumber itu kepada awak media ini, senin (9/11/2026).
Sumber tersebut menduga jalur pelabuhan rakyat sengaja dipilih karena pengawasannya jauh lebih longgar dibanding pelabuhan besar.
“Aktivitas ini sudah berlangsung lama dan berjalan terus menerus. Mustahil hal ini bisa berjalan lancar tanpa ada perlindungan atau kerja sama dari pihak yang memiliki wewenang,” ujarnya. Ia meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Di kalangan pelaku usaha dan masyarakat sekitar, beredar informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial IC bersama dua pengusaha beras berinisial D dan AU yang disebut sebut beroperasi di Batam.
Negara Rugi, Pengusaha Taat Aturan Tercekik
Jika dugaan itu terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Negara berpotensi kehilangan penerimaan dari bea masuk dan pajak. Di sisi lain, pelaku usaha yang taat aturan dipukul persaingan tidak sehat oleh barang yang masuk tanpa beban kewajiban yang sama.
Karena itu, desakan agar instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh di Pelra Tanjung Riau semakin menguat. Pengawasan tidak boleh hanya berhenti di pelabuhan besar, sementara pelabuhan rakyat dibiarkan menjadi jalur distribusi tanpa ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil memperoleh tanggapan resmi dari Kepala KPPBC Batam, Agung Widodo, terkait aktivitas pengiriman barang tersebut maupun dugaan lemahnya pengawasan di Pelra Tanjung Riau.
Tim liputan MetroBatam.com masih berupaya menghubungi Bea Cukai dan instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi, serta memastikan apakah aktivitas tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan yang berlaku.
(Yansah/Redaksi)
