Pemko Batam Upayakan Penetapan UMS Bersamaan dengan UMK

Foto : Amsakar Achmad, Wakil Walikota Batam

Metrobatam.com, Batam – Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengupayakan agar Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral bersamaan dengan Upah Minimum Kota, sesuai dengan permintaan pekerja.

“Teman-teman meminta agar hitungan UMK disejalankan dengan UMS. Pembahasan di provinsi dikedepankan soal UMS. Peran pemerintah sebagai fasilitasi sekaligus regulator, makanya akan disampaikan ke provinsi yang jadi harapan kawan pekerja,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja di Batam, Kamis.

Read More

Pemkot tidak sempat memasukkan usulan UMS bersamaan dengan usulan UMK dalam berita acara yang diajukan kepada Gubernur. Meski begitu, Pemkot tetap akan mendukung penetapan UMS bersamaan dengan UMK.

Menurut dia, perhitungan UMS relatif sulit, karena menyesuaikan dengan resiko kerja dan faktor-faktor lainnya. Lebih dari itu, tiap sektor pun memiliki perhitungan berbeda sehingga menambah sulit.

Terdapat tiga sektor UMS yang akan diajukan dalam pembahasan, yaitu galangan kapal, elektronik dan pariwisata.

“Karena variatif, belum ada angkanya. Ini aspirasi kawan pekerja yang akan disampaikan di dewan pengupahan,” katanya.

Sedangkan untuk UMK, ia mengatakan pemkot mengajukan dua angka kepada Gubernur, yaitu berdasarkan PP 78 tahun 2016 sebesar Rp3,2 juta atau naik 8,5 persen dan berdasarkan tuntutan pekerja Rp3,4 juta atau naik 11 persen.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan masih akan mengkaji usulan UMK yang diajukan Pemkot Batam.

“Belum tengok angka, nanti salah. Biar dipelajari dulu,” kata dia.

Namun, ia menyatakan akan mengupayakan agar penetapan UMK dilakukan sebelum tenggat waktu 21 November 2016.

Sebelumnya di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan para gubernur di seluruh Indonesia untuk menentukan besaran upah minimum tahun 2017 berdasarkan PP.

Sesuai peraturan tersebut, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2016 untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2017 sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya 21 Nopember 2016.

Hanif mengatakan aturan PP Pengupahan itu sudah adil karena memberikan kepastian upah pada dunia usaha, kepastian kenaikan upah setiap tahun bagi pekerja dan membuka lapangan kerja kepada yang belum bekerja agar bisa dapat bekerja dan memperbanyak lapangan pekerjaan.

Mb/Antara

Related posts