Sri Mulyani Minta Kemendag Harmonisasi Tarif Bea Masuk

Metrobatam, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan harmonisasi tarif bea masuk dengan memperhatikan keterkaitan (linkage) antar sektor industri hulu dan hilir.

“Saya betul-betul mengharapkan Kementerian Perdagangan bersama-sama kita (Kementerian Keuangan) dalam menentukan tarif untuk melihat keseluruhan cycle-nya tidak hanya secara parsial atau secara komoditas,” tutur Sri Mulyani, kemarin.

Read More

Sri Mulyani mencontohkan, jika proteksi dilakukan pada industri hilir tertentu, maka ada risiko konsumen menanggung harga yang leih mahal. Sementara, mesin penggerak utama perekonomian domestik adalah konsumsi.

Kemudian, jika proteksi dilakukan terhadap industri hulu, maka industri hilir bisa menanggung biaya yang lebih tinggi. Hal itu mengingat input yang berasal dari impor suatu industri bisa mempengaruhi output industri lain.

“Oleh karena itu, kalau ingin menyampaikan tarif [bea masuk] naik atau turun tolong diperhatikan dari keseluruhan linkage-nya sehingga, pada akhirnya, bisa dibuat benefit dan cost-nya. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan,” ujarnya.

Sri Mulyani menekankan, ‘tidak ada makan siang yang gratis (free lunch). Jika pemerintah melindungi suatu komoditas atau sektor industri tertentu, maka ada pihak yang menanggung ongkosnya.

“Kalau yang membayar [ongkos] itu adalah rakyat banyak, yang miskin, ya kita tidak akan menurunkan kemiskinan di bawah 10 persen. Kalau rakyat kita masih tetap miskin tidak akan punya daya beli sehingga kalaupun kita proteksi tidak ada yang membeli juga barang itu,” ujarnya.

Kartel Sumbat Jantung Industri

Sri Mulyani juga mengungkapkan soal kartel yang diibaratkan praktik kartel sebagai penyakit yang berbahaya bagi industri. Kartel adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu.

“Sama seperti penyakit manusia, dia [kartel] kira-kira adalah penyumbatan di jantung,” tutur Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Hotel Borobudur, Rabu (22/2).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, jika praktik kartel dibiarkan, maka berpotensi menimbulkan shock terhadap keberlangsungan industri.

“Kalau membiarkan kartel terjadi, kelihatannya kita masih jalan bagus, tetapi kita tiba-tiba shock dan mati,” candanya.

Karenanya, Sri Mulyani secara khusus meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menghapuskan praktik kartel di lapangan

“Tolong bersihkan berbagai macam sumbatan di jantung kita tadi dan saya rasa Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meyakini, Indonesia mampu memperkuat industri domestik namun tetap menjaga persaingan industri yang sehat dan kompetitif. “Tidak industri yang kuat tetapi menjadi kerdil,” ujarnya.

Sebagai informasi, praktik kartel bukan barang baru dalam dunia usaha di Indonesia. Pada tahun 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat ada 136 laporan terkait persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk di antaranya dugaan kartel. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 114 laporan.

Senin (20/2) lalu, KPPU memutuskan bahwa Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110 -125 CC di Indonesia.

Mengutip situs resmi KPPU, kedua perusahaan yang bergerak di bidang otomotif itu diputuskan terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

Atas praktik tersebut, YIMM dan AHM masing-masing ddiganjar denda sebesar Rp25 miliar dan Rp22,5 miliar. (mb/cnn indonesia)

Related posts