Metrobatam, Jakarta – Untuk kesekian kalinya, kepala daerah kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam bulan September ini saja, sudah empat kepala daerah yang terkena OTT. Dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sendiri mengaku pasrah soal kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (Juni)
Gubernur Ridwan Mukti beserta istri ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dari komisi proyek jalan di Bengkulu. Istrinya Lily Martiani Maddari terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 20 Juni lalu di rumah pribadinya dengan barang bukti Rp1 miliar dalam pecahan Rp100 ribu.
Tersangkut kasus korupsi tersebut, Ridwan Mukti menyampaikan permohonan maaf dan pengunduran dirinya baik sebagai Gubernur Bengkulu maupun sebagai Ketua DPD Golkar Bengkulu.
2. Wali Kota Tegal Siti Masitha (Agustus)
KPK menetapkan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno sebagai tersangka. Bunda Sitha sapaan akrab Siti Masitha diduga menerima suap sebesar Rp5,1 Miliar dari berbagai proyek.
Bukan hanya Bunda Sitha, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang tersebut yakni, Politikus Partai Nasdem, Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan RSUD Kardinah, Tegal, Cahyo Supriadi.
3. Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin (Agustus)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kamis, 3 Agustus 2017 terkait dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
4. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain (September)
Satgas KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pada Rabu 13 September 2017. Hasilnya Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen diringkus KPK atas dugaan suap proyek infrasrtuktur.
Selain OK Arya Zulkarnaen, KPK juga menciduk tujuh orang lainnya yakni pemilik dealer mobil di Batubara, Sujendi Tarsono; Kadis PUPR Pemkab Batubara, Helman Hendardy; dua orang kontraktor Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar; Staf Pemkab Batubara, AGS; pihak swasta, KHA; dan Sopir Istri OK Arya, MNR
5. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (September)
KPK menyatakan, suap untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut akan terjadinya transaksi korupsi.
KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan, sehingga akhirnya dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eddy dan sejumlah pihak, di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 September 2017.
6. Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi (September)
KPK menetapkan enam tersangka pasca-operasi tangkap tangan pada Jumat, 22 September 2017/. Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah Wali Kota Cilegon, Iman Ariyadi.
Dalam kasus ini, Iman dan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT Brantas Abipraya dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).
7. Bupati Kukar Rita Widyasari (September)
KPK telah metapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa 26 September 2017, siang waktu setempat.
Tim KPK yang terdiri dari 21 anggota dipimpin Rilo Pambudi menggeledah sejumlah tempat diantaranya Kantor Bupati, Kantor Wakil Bupati, dan Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar.
KPK resmi menetapkan Rita Widyasari bersama rekannya Khairudin, atas dugaan perijinan perkebunan dan pembangunan Mall Citra Gading. Ditangan KPK telah disita sebagai barang bukti, uang 5.000 USD di mobil Alphard milik Bupati Rita. (mb/detik)
