Pengoperasian Bandara Tanjung Pinang dan Bintan Bakal Digabung

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah berencana untuk menggabungkan pengoperasian Bandara Tanjung Pinang yang saat ini sudah ada dan Bandara Bintan yang sedang dalam pembangunan. Tujuan dari penggabungan ini untuk mengembangkan sektor pariwisata tingkat internasional di Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan, potensi wisata di Kepulauan Riau sangat bagus dan berpotensi wisata domestik internasional. Tiap tahun sekitar 2 juta wisatawan asing berkunjung ke daerah ini sehingga menjadikannya destinasi nomor 4 di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan asing.

Read More

Sayangnya sekitar 70% wisatawan asing tersebut mengunjungi tempat-tempat wisata di Kepri melalui penerbangan transit di Singapura dan baru kemudian dilanjutkan dengan kapal laut langsung ke tempat wisata Kepri seperti misalnya ke Bintan Resort di Lagoi Pulau Bintan barat dan utara.

“Manakala skema kerjasama ini berjalan, hal ini merupakan bandar udara yang betul betul didanai oleh swasta murni dalam pembangunanya mulai dari nol atau biasa kita sebut dengan Green Field,” ungkap Agus melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

“Dengan adanya bandar udara yang representatif dan dekat dengan tempat wisata bertaraf internasional, diharapkan wisatawan asing bisa langsung terbang ke Indonesia. Dengan demikian akan menambah devisa bagi Indonesia dan bisa lebih mengembangkan perekonomian di daerah Kepulauan Riau, sekaligus Bintan bisa dijadikan Hub Wisata Indonesia sekiranya swasta bisa mengembangkan networknya” imbuhnya.

Seperti diketahui, saat ini di sekitar resort wisata internasional di Lagoi, Bintan sedang dibangun sebuah bandar udara. Namun sesuai persyaratan yang dipenuhi oleh pihak swasta yang membangunnya, sebelumnya izin yang diperoleh adalah izin bandara khusus yang tidak bisa melayani penerbangan komersial Internasional. Hal ini menyebabkan pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat.

Agar bandara tersebut bisa menjadi bandara komersial internasional, kementerian perhubungan melalui ditjen Perhubungan Udara mendorong pengelola bandara tersebut untuk melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Raja Haji Fisabilillah yang bertaraf komersial Internasional dan juga berada di Pulau Bintan.

“Jadi nantinya pengelolaan operasional bandaranya menjadi satu. Demikian juga pengelolaan navigasi penerbangannya juga jadi satu. Di bandara baru tersebut bisa didirikan sub tower ATC yang menginduk pada tower ATC Bandara Raja Haji Fisabilillah. Jarak kedua bandara tersebut tidak jauh sehingga masih bisa dilakukan kerjasama tersebut. Dan kerjasama seperti itu juga sudah jamak dilakukan di dunia penerbangan internasional,” ujar Agus lagi.

Menurut Agus, hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tersendat-sendat sehingga bisa cepat terselesaikan dan bisa bermanfaat menjadi pendorong kemajuan perekonomian daerah maupun nasional.

Sampai saat ini pembangunan bandara baru tersebut sudah menyelesaikan izin penetapan lokasi dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP). Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBB) saat ini sedang dalam proses pembahasan setelah detail disain diselesaikan maka akan diterbitkan IMBBU dan perkerasan runway langsung akan digelar.

Bandara baru tersebut nantinya ditargetkan mempunyai panjang runway sekitar 3.500 X 60 meter sehingga bisa melayani operasional pesawat-pesawat jet berbadan lebar dari mancanegara. Selain untuk melayani penerbangan wisata, bandara tersebut juga diproyeksikan untuk melayani penerbangan pesawat-pesawat yang akan dirawat. Karena di kawasan sekitar bandara juga akan dikembangkan aerospace park di mana akan ada banyak perusahaan Maintenance Repair and Overhaul (MRO) yang beroperasi.

“Saat ini ada sekitar 1200 pesawat yang beroperasi di Indonesia yang lebih dari setengahnya dirawat oleh MRO luar negeri. Hal ini karena terbatasnya kapasitas MRO di tanah air dan lamanya pemesanan suku cadang. Dengan tambahan MRO di bandara tersebut nantinya akan menambah kapasitas MRO nasional dan perawatan pesawat Indonesia bisa dilakukan di dalam negeri. Bahkan juga bisa meraih pangsa pasar dari luar negeri. Dengan demikian devisa negara akan bisa bertambah, baik dari sektor wisata maupun industri MRO tersebut,” pungkas Agus. (mb/okezone)

Related posts