SBY Ingatkan Reformasi Bisa Kembali Terjadi di Masa Depan

Metrobatam, Jakarta – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa reformasi bisa kembali terjadi di masa depan bila amanah reformasi tidak dijalankan dan diwujudkan oleh generasi sekarang dan mendatang.

“Generasi sekarang dan mendatang wajib jalankan dan wujudkan amanah reformasi tersebut. Kalau tidak, bisa ada reformasi lagi di masa depan,” tulis SBY lewat akun twitter @SBYudhoyono, Minggu (21/5).

Read More

Kicauan SBY tersebut merupakan bagian dari pernyataan SBY terkait Hari Kebangkitan Nasional. Cuitan SBY ditulis sendiri oleh SBY, karena setiap cuitan diberi tanda * yang menandakan twit tersebut langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Menurut SBY, tahun 2018 memiliki makna sejarah yang tinggi. “Tahun 1908 – Kebangkitan Nasional. Tahun 1928 – Sumpah Pemuda. Tahun 1998 tonggak Reformasi,” katanya.

Semangat Kebangkitan Nasional 1908, 110 tahun lalu, kata SBY memiliki makna bahwa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. “Bebas dari belenggu para penjajah,” katanya.

Kata SBY, generasi sekarang dan mendatang bertugas untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maju (Developed Country) di abad 21. Sedangkan semangat Sumpah Pemuda 1928, 90 tahun lalu, merupakan tonggak bersatunya pemuda-pemudi Indonesia di seluruh Tanah Air, yang amat majemuk identitasnya.

“Jangan sampai generasi sekarang kurang rukun dan kurang bersatu. Berdosa kita kepada para pendahulu. Malu pula kepada generasi mendatang,” tulis SBY.

Sementara semangat dan agenda Reformasi 1998, 20 tahun lalu, menurut SBY merupakan koreksi besar dan mendasar atas kehidupan bangsa yang kurang adil dan berimbang bagi rakyat.

Dia mengatakan inti dari Reformasi mengingatkan agar Kekuasaan tak boleh terlalu absolut. Selain itu, reformasi juga mengamanatkan agar kebebasan rakyat dan demokrasi hidup. “Hukum tegak dan tak tebang pilih.

Selain itu, ekonomi adil dan menyejahterakan seluruh rakyat. “Dalam politik praktis (termasuk pemilu), negara (termasuk TNI, Polri & BIN) netral & tak berpihak,” kicau SBY.

Sebab itu, SBY mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejarah. “Keledai tak tersandung batu yang sama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan keledai dan ingat sejarahnya,” kata SBY.

Bukan Kacung Bangsa Lain

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeluarkan pesan politik bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh kemarin, 20 Mei 2018.

Melalui akun twitter pribadinya, @Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengajak semua pihak untuk tidak melupakan tujuan pengorbanan jiwa raga para pendahulu bangsa, yakni agar rakyat Indonesia hidup merdeka dan sederajat dengan bangsa lain.

“Bukan untuk menjadi kacung bangsa lain. Tidak juga menindas bangsa lain. Tetapi sederajat dengan bangsa lain untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai,” tulis Prabowo seperti dikutip di akunnya.

Sebelum menulis pesan tersebut, Prabowo mengawalinya dengan mengingatkan tonggak Hari Kebangkitan Nasional, yakni saat organisasi pemuda Budi Oetomo berdiri pada 20 Mei 1908 silam.

Kata Prabowo, Budi Oetomo yang digagas pertama kali oleh Dr Wahidin Sudiro Husodo bertujuan untuk memperjuangkan nasib rakyat dan menjadi bangsa yang terhormat serta merdeka. Bukan untuk menjadi bangsa yang miskin atau menjadi kacung bagi bangsa lain.

Selanjutnya, Prabowo mengingatkan bahwa masyarakat berkesempatan memiliki 171 pemimpin daerah yang mengabdi kepada rakyat, jujur, dan mampu menjaga kepentingan rakyat dan bangsa.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Prabowo kemudian kembali mengingatkan pentingnya memilih calon kepala daerah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. “Bukan karena paket sembako,” tulis Prabowo.

Gerindra menargetkan meraih banyak kemenangan di Pilkada 2018 sebagai persiapan untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2019.

Sejauh ini, Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo maju di Pilpres 2019. Prabowo pun sudah menerima amanat itu. Tetapi Prabowo belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai capres.

Untuk mengusung Prabowo sebagai capres, Gerindra harus terlebih dulu berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi syarat ambang batas presiden atau presidential treshold yakni sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. (mb/cnn indonesia)

Related posts