Metrobatam.com, Banjarnegara – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Banjarnegara, menyatakan akan turun langsung meninjau proyek pembangunan Pasar Ikan Lengkong di Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
Proyek yang dibiayai APBN tersebut dinilai sarat persoalan, mulai dari dugaan minim modal hingga potensi pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Pasar ikan itu sangat dinanti masyarakat. Kami menegaskan, pekerjaan harus benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu agar segera dapat dimanfaatkan,” tegas Sekretaris GNPK-RI Banjarnegara, Setijawan, kepada wartawan, Senin (24/11/2025).
Setijawan juga menyindir keterlambatan progres proyek yang dinilai janggal.
“Saya membaca di berbagai media, progres 10 persen tapi keterlambatannya 5 persen. Pelaksana dan pengawasnya ini bagaimana? Menurut saya sangat tidak jelas,” ujarnya.
Ia juga turut menyoroti fakta bahwa pelaksana proyek berasal dari luar daerah. “Apalagi pelaksananya bukan dari Banjarnegara, melainkan dari Sulawesi Tengah. Semua pihak harus tegas, jangan sampai pekerjaan dilakukan asal-asalan.” ungkapnya.
Dikutip berbagai media, pengerjaan Pasar Ikan Lengkong sempat terhenti karena keterlambatan penyediaan material.
Penyebabnya diduga kuat terkait keterbatasan modal dari pihak pelaksana, CV Antar Pulau Emas asal Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Proyek dengan nilai kontrak Rp2.799.782.480 dari pagu Rp3,5 miliar itu berada di bawah satuan kerja Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Minimnya modal dikhawatirkan berdampak pada mutu pekerjaan, bahkan berpotensi berujung pada putus kontrak.
Untuk diketahui, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas tanpa perlengkapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Bahkan ditemukan, pekerja membongkar bagian atap tanpa helm pengaman, padahal pekerjaan berisiko tinggi harus menggunakan K3.
Minimnya pengawasan dianggap sebagai pelanggaran serius, mengingat anggaran penerapan K3 telah tercantum dalam paket pekerjaan.
Dilansir berbagai media, pengawas proyek, Agus, mengungkapkan bahwa hingga minggu kelima progres pekerjaan baru mencapai 10 persen, dengan keterlambatan 5 persen. Ia menyebut cuaca buruk dan keterlambatan material sebagai penyebabnya.
“Saat ini sedang mengejar pekerjaan bagian atas dan baja agar tertutup dulu,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025). Agus menyebut proyek dikerjakan 25 tenaga kerja, 70 persen warga lokal.
Selain itu, terkait dugaan utang senilai Rp500 juta kepada pemasok material, Agus membenarkan hal tersebut.
“Untuk pembayaran saat ini sudah beres. Hutang-menghutang material itu dinamika biasa,” katanya.
Meski progres masih jauh dari target, ia menyatakan proyek harus selesai akhir Desember 2025.
GNPK-RI Minta Pemerintah Tegas
Setijawan menegaskan bahwa GNPK-RI Banjarnegara akan mendatangi lokasi proyek dan mengawal pelaksanaan agar tidak merugikan masyarakat dan negara.
“Jangan sampai karena keterbatasan modal, pekerjaan dilakukan asal-asalan. Ini proyek pakai uang rakyat, harus transparan dan berkualitas,” tegasnya.
(Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Direktur CV Antar Pulau Emas selaku pelaksana proyek).
(die/rde)
