METROBATAM.COM, JAKARTA — Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra dengan menempatkan Aceh sebagai prioritas utama penanganan. Dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, Aceh mencatat dampak paling luas dan kompleks, terutama di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Pimpinan DPR RI bersama Satgas Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak yang digelar di Banda Aceh yang dilakukan secara daring, Selasa (30/12/2025).
“Dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, kini tersisa lima wilayah yang masih memerlukan penanganan intensif. Yang paling berat berada di Aceh Tamiang,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, secara nasional konektivitas utama telah pulih. Jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali terhubung sehingga distribusi logistik berjalan normal. Namun, tantangan terbesar berada pada akses desa, pembersihan lumpur, serta pemulihan layanan pemerintahan dan ekonomi di tingkat lokal.
Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan estimasi kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di tiga provinsi mencapai sekitar Rp59,65 triliun. Rinciannya, sekitar Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Utara, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Barat.
Anggaran tersebut mencakup pemulihan sektor perumahan, pendidikan, kesehatan, jembatan, jalan, serta fasilitas dasar lainnya. “Pemulihan tidak hanya fisik, tetapi juga menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi masyarakat,” tegas Tito.
Untuk bantuan perumahan, pemerintah menerapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang. Penyaluran dilakukan oleh BNPB berdasarkan data by name by address yang diverifikasi lintas lembaga.
Sebagai langkah percepatan pemulihan sosial dan administrasi pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri menerjunkan 1.100 taruna Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak, khususnya Aceh Tamiang. Para taruna ini menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik kebencanaan selama satu bulan.
“Mereka kami tugaskan untuk membantu pembersihan, mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan, serta mendukung pelayanan di kabupaten, kecamatan, dan desa yang terdampak,” jelas Tito.
Setelah tugas di Aceh Tamiang rampung, para taruna direncanakan bergeser ke wilayah lain yang masih membutuhkan penanganan berat, seperti Aceh Utara.
Mendagri juga menyoroti dampak bencana terhadap desa. Di Aceh tercatat 1.455 desa terdampak, jauh lebih tinggi dibanding Sumatra Utara (93 desa) dan Sumatra Barat (32 desa). Pemerintah pusat mendorong pembangunan kembali desa-desa di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
“Kalau Aceh, desa-desa ini harus dibangun oleh pusat. Provinsi dan kabupaten tidak akan mampu menanggung sendiri,” pungkas Tito.
Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat agar pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan terukur, cepat, dan berkelanjutan. (infopublik)
