Anggota DPD RI Ismeth Abdullah Serap Aspirasi Warga Karimun Melalui Reses

METROBATAM.COM, KARIMUN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, melaksanakan kegiatan reses di dua lokasi di Kabupaten Karimun, Sabtu (7/3/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Dalam kegiatan tersebut, Ismeth Abdullah didampingi sang istri, Aida Ismeth. Sebelum memulai agenda reses, ia terlebih dahulu menyalurkan bantuan berupa 50 paket sembako kepada warga di kawasan Paya Rengas sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Ismeth menjelaskan, pada hari itu dirinya melaksanakan reses di dua titik, yakni di Jalan Pertambangan, Kelurahan Tanjung Balai, yang dipusatkan di balai pertemuan kelurahan, serta di Kelurahan Tebing yang berlangsung di Balai Pemuda Tebing.

Menurutnya, kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPD RI untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat.

Bacaan Lainnya

“Melalui reses ini, kami siap menampung berbagai aspirasi masyarakat untuk kemudian diperjuangkan di tingkat provinsi maupun pusat,” ujar Ismeth.

Ia menjelaskan bahwa dalam setiap masa reses, anggota DPD RI dari Kepulauan Riau dijadwalkan mengunjungi sedikitnya 26 titik di wilayah provinsi tersebut. Pada kesempatan kali ini, dua lokasi di Kabupaten Karimun menjadi bagian dari agenda kunjungannya.

Sebagai wakil daerah di lembaga legislatif, Ismeth menegaskan bahwa salah satu tugas utama anggota DPD RI adalah memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses pembentukan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau.

Dalam pertemuan dengan warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan masyarakat, di antaranya terkait akses beasiswa pendidikan bagi pelajar yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi serta persoalan layanan BPJS Kesehatan.

Menurut Ismeth, persoalan penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius yang perlu segera disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti,” katanya. (*)

Pos terkait