METROBATAM.COM, BATANG HARI – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 sempat diwarnai polemik terkait kehadiran anggota dewan, Senin (13/4/2026).
Saat rapat hendak dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Batang Hari, M. Firdaus, anggota DPRD yang juga Ketua PDI Perjuangan Batang Hari, Edi Yanuar, menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan rapat tersebut.
Edi menyoroti ketidaksesuaian antara jumlah anggota yang menandatangani daftar hadir dengan jumlah anggota yang benar-benar berada di ruang paripurna. Dari 24 anggota yang tercatat hadir, hanya sekitar 15 orang yang berada di ruangan saat rapat akan dimulai.
Menurutnya, rapat paripurna seharusnya hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum ( sesuai tata tertib yang berlaku, kecuali jika aturan tersebut telah diubah.
“Paripurna harus memenuhi kuorum sesuai tata tertib. Jika belum terpenuhi, sebaiknya tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pelaksanaan rapat ditunda hingga jumlah kehadiran anggota sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang menyatakan bahwa pelaksanaan rapat telah mengacu pada tata tertib DPRD. Namun, guna merespons keberatan yang disampaikan, rapat akhirnya diputuskan untuk diskors selama 15 menit.
Setelah masa skorsing berakhir dan jumlah anggota yang hadir dinyatakan telah memenuhi ketentuan, rapat paripurna kembali dilanjutkan oleh pimpinan sidang.
Peristiwa ini sempat menjadi perhatian para undangan yang hadir, sekaligus menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam setiap agenda resmi DPRD. (Mb/Aspin)
