METROBATAM.COM, BATAM — Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemko Batam. Turut hadir sebagai narasumber Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, bersama tim Satgas Korsup Wilayah I.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas peran aktif KPK dalam memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran KPK menjadi penguat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bagi Batam sebagai daerah tujuan investasi.
Menurutnya, struktur kepemimpinan yang terintegrasi, di mana Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menjabat sebagai ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, menjadi peluang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, terutama dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan lahan.
“Ini merupakan momentum untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Amsakar juga mengungkapkan capaian Pemko Batam dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang mencapai skor 94,21 pada tahun 2025. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.
“Pada tahun 2026, kami akan fokus pada peningkatan kualitas implementasi, mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pengelolaan aset, hingga penguatan peran APIP sebagai sistem peringatan dini,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI, Agung Yudha Wibowo, mengapresiasi perkembangan Kota Batam yang dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional.
“Batam memiliki peluang untuk bersaing langsung dengan Singapura. Hal ini sangat mungkin terwujud jika diiringi dengan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi akan terus mendorong upaya pencegahan serta penindakan korupsi di daerah, sekaligus memberikan dukungan teknis kepada aparat penegak hukum.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal serta mencegah terjadinya hambatan dalam penanganan perkara,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut diisi dengan diskusi interaktif antara jajaran KPK dan Pemko Batam, serta melibatkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, diharapkan Batam mampu meningkatkan kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai kawasan investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun global. (**)
