METROBATAM.COM|BATANG HARI – Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari kembali mencuat di pemerintahan kabupaten Batang Hari, publik dibuat terkejut dengan beredarnya format nota dinas mutasi guru yang disebut-sebut dikeluarkan langsung Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Batang Hari provinsi Jambi.
Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai dasar mutasi guru dari tahun 2024. Ironisnya, proses mutasi berjalan tanpa melalui bidang terkait dan tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari.
Dalam dokumen yang beredar, terlihat format nota dinas menggunakan kop resmi dinas serta dilengkapi tanda tangan Sekdis PDK yang disertai dengan stempel instansi terkait. Temuan ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak karena dinilai telah melanggar mekanisme administrasi pemerintahan dan tata kelola mutasi ASN di lingkungan pendidikan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik pengendalian mutasi guru tersebut diduga dilakukan secara internal oleh Sekdis tanpa koordinasi dengan pejabat teknis maupun pimpinan dinas. Bahkan sejumlah guru disebut dipindahkan tanpa kajian kebutuhan sekolah dan pemerataan tenaga pendidik.
Dugaan ini semakin menjadi perhatian publik setelah muncul polemik penumpukan guru agama di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Muara Bulian yang diduga akibat mutasi tidak sesuai prosedur serta cacat administrasi.
Sementara Sekdis P dan K Batang hari memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya dokumen Nota dinas mutasi guru agama PPPK di salah satu sekolah dasar di kecamatan Muara Bulian kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
Publik meminta DPRD Batang Hari dan Pemerintah melalui inspektorat kabupaten Batang Hari untuk segera melakukan audit dan penelusuran terhadap seluruh proses mutasi guru yang diduga telah sejak tahun 2024 yang dilakukan secara tertutup.
(Mb/Aspin)
