METROBATAM.COM|BATANG HARI – DPRD Kabupaten Batang hari bersama Tim Terpadu (Timdu) Senin (8/06/2026) turun ke lokasi konflik Agraria antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Sialang Pungguk, Desa Muara Singoan dengan PT Indo Kebun Unggul (IKU), Kecamatan Muara Bulian kabupaten Batang Hari provinsi Jambi.
Kunjungan tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Kepolisian, unsur pemerintah daerah dan pihak perusahaan PT.IKU.
Dalam kunjungannya Tim melakukan pengecekan langsung terhadap lahan seluas 186 Hektar yang disengketakan,serta mengambil titik koordinat pada wilayah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat warisan leluhur SAD Sialang Pungguk.Masyaeakat Sialang Pungguk menaruh harapan besar agar proses ini tidak kembali berakhir pada rapat, berita acara dan janji penyelesaian yang selama ini berulang kali mereka dengar tanpa hasil nyata.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka memiliki bukti-bukti penguasaan lahan yang telah ada sejak tahun 1985. Dalam dokumen kronologi yang dimiliki warga, wilayah tersebut merupakan kawasan yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat SAD, lengkap dengan kebun, pemukiman hingga kuburan leluhur.
Namun sejak PT IKU mulai membuka lahan pada tahun 1996, konflik terus terjadi. Masyarakat mengaku kehilangan akses terhadap tanah yang mereka yakini sebagai tanah ulayat turun-temurun.
Warga juga mengungkap berbagai peristiwa yang hingga kini masih membekas dalam ingatan mereka. Mulai dari perusakan tanaman produktif, dugaan pembongkaran kuburan leluhur, hingga pembakaran rumah warga yang menyebabkan berbagai dokumen penting ikut musnah.
Masyarakat berharap pengambilan titik koordinat yang dilakukan DPRD dan Timdu menjadi langkah awal menuju penyelesaian konkret, bukan sekadar formalitas administratif.
Sementara Menurut sejumlah warga yang hadir, kepala desa Muaro Singoan juga mempertanyakan banyaknya masyarakat yang datang ke lokasi kepada salah seorang ketua RT.
“kades mengatakan ,Ini kok banyak orang luar, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab ya,” kata kepala desa sebagaimana ditirukan warga yang berada di lokasi.
Menurut keterangan warga, sebagian besar yang hadir merupakan masyarakat warga Dusun Sialang Pungguk desa Muaro Singoan yang selama ini terdampak langsung oleh konflik tersebut.
“Masyarakat kami sendiri malah dianggap orang luar. Ini yang membuat kami kecewa,” ujar salah seorang warga.
Sejumlah warga mengaku selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konflik agraria tersebut.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Batang hari yang dihadiri oleh komisi 2, yoghi, Mawardi, Pathoni dan haji hendro menyatakan akan menindaklanjuti hasil pengecekan lapangan dengan memanggil seluruh pihak terkait guna mencari jalan keluar atas konflik yang telah berlangsung sejak 1996 tersebut.
Anggota DPRD yang hadir menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong rekomendasi untuk penyelesaian yang adil.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh masyarakat SAD yang selama ini merasa perjuangan mereka sering kali berujung tanpa kepastian.
Masyarakat berharap DPRD dan Tim Terpadu. tidak lagi membiarkan konflik yang sudah 30 tahun ini tidak berlarut-larut dan segera menghadirkan kepastian hukum atas tanah ulayat yang mereka yakini sebagai warisan leluhur.
(Mb/Aspin)
