METROBATAM.COM, BATANG HARI – Anggota lintas komisi DPRD Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari Komisi I, II, dan III melakukan investigasi terkait laporan masyarakat yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan aliansi, serikat, mahasiswa, dan pekerja di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
Kegiatan investigasi tersebut dilaksanakan pada Selasa (9/6/2026) di PT Jambi Distribusindo Raya Distribution Center (JDR DC), Desa Sungai Buluh. Kehadiran rombongan DPRD Batang Hari disambut Kepala Desa Sungai Buluh, jajaran manajemen PT JDR, serta pihak vendor perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Batang Hari, Amin Hudori, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan pembuktian dan verifikasi terhadap dokumen yang dimiliki perusahaan, vendor, maupun pihak pelapor.
“Kegiatan hari ini merupakan upaya pembuktian terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki masing-masing pihak. Kami memberikan waktu hingga Jumat mendatang untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan,” kata Amin Hudori.
Ia menjelaskan, DPRD juga akan meminta dokumen dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mendukung proses pendalaman terhadap sembilan poin laporan yang disampaikan oleh pihak aliansi.
Menurut Amin, salah satu laporan yang berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan telah ditinjau langsung oleh tim lintas komisi bersama pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan awal, dugaan tersebut belum ditemukan buktinya.
“Terkait laporan pencemaran lingkungan, kami sudah melihat langsung di lapangan bersama lintas komisi dan pemerintah. Untuk sementara belum ditemukan adanya pencemaran yang dilakukan PT JDR, namun hal ini masih akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Manager PT Jambi Distribusindo Raya DC, Ikhsan, menegaskan pihak perusahaan selalu menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Ia menyebut, sejumlah keluhan yang sebelumnya muncul bukan berasal dari karyawan perusahaan, melainkan dari pihak yang mengatasnamakan masyarakat Desa Sungai Buluh.
“Setelah ditelusuri, aliansi tersebut ternyata tidak terdaftar di pemerintah desa maupun di Kesbangpol Kabupaten Batang Hari. Meski demikian, kami siap menyerahkan seluruh dokumen yang diminta DPRD dalam proses investigasi ini,” kata Ikhsan.
Menurutnya, hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama DPRD dan pemerintah menunjukkan bahwa pengolahan limbah perusahaan tidak terbukti mencemari lingkungan. Ia menjelaskan bahwa sistem pengolahan limbah (Waste Water Treatment Plant/WWTP) yang digunakan perusahaan telah menerapkan teknologi modern.
“Perlu dipahami bahwa kami bukan pabrik, melainkan pusat distribusi atau gudang. Kami juga selalu bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jambi, Sukiman, mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan tersebut.
“Kehadiran kami untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran HAM. Kami tidak akan masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangan kami, karena ini merupakan kali pertama kami hadir dalam permasalahan ini,” ujarnya.
Sukiman menambahkan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, seperti pemotongan gaji atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai aturan, maka instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja, diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setiap pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, maka harus ditangani secara profesional dan sesuai mekanisme yang ada,” tutup Sukiman. (Mb/Aspin)
