METROBATAM.COM, BATANG HARI – Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DPKBP3A Kabupaten Batang Hari menjadi sorotan. Pihak keluarga seorang perempuan bernama Murniati (35) menilai pendampingan yang diberikan dalam penanganan kasus dugaan kekerasan yang dialaminya belum berjalan secara maksimal.
Kasus ini bermula ketika Murniati mendokumentasikan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di sekitar lahan miliknya. Dokumentasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran atas potensi kerusakan tanah akibat aktivitas tambang.
Namun, menurut keterangan keluarga, salah seorang pekerja tambang diduga tidak terima direkam dan kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan mencekik leher korban. Setelah peristiwa itu terjadi, UPTD PPA Batang Hari disebut sempat menyampaikan komitmen untuk mengawal proses hukum hingga tuntas.
Meski demikian, dalam perjalanannya, keluarga korban menilai pendampingan dari UPTD PPA belum sesuai harapan. Mereka mengungkapkan bahwa pada 25 Mei 2026, saat Murniati mendatangi Polres Batang Hari untuk melaporkan kejadian tersebut, korban justru diminta membuat laporan polisi tanpa didampingi oleh petugas dari UPTD PPA.
Kekecewaan keluarga juga bertambah ketika kondisi kesehatan korban memburuk. Pada 28 Mei 2026 sekitar pukul 15.15 WIB, Murniati menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tebo sebelum dipindahkan ke ruang ICU sekitar tiga jam kemudian. Menurut pihak keluarga, kondisi tersebut telah diinformasikan kepada UPTD PPA, namun mereka mengaku tidak menerima respons maupun tindak lanjut dari instansi tersebut.
Sorotan juga diarahkan pada proses pemeriksaan lanjutan. Keluarga menyebut bahwa pada 7 Juni 2026 mereka menerima informasi dari UPTD PPA agar korban hadir di Polres Batang Hari pada 8 Juni 2026 untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ketika mempertanyakan surat panggilan resmi, pihak keluarga mengaku tidak pernah menerimanya. Informasi mengenai jadwal pemeriksaan disebut hanya diteruskan oleh UPTD PPA setelah sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian.
Atas rangkaian peristiwa tersebut, keluarga korban mengaku kecewa terhadap kinerja UPTD PPA DPKBP3A Kabupaten Batang Hari. Mereka menilai proses pendampingan dalam penanganan kasus dugaan kekerasan yang melibatkan seorang pekerja tambang PETI terhadap perempuan paruh baya asal Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, terkesan berjalan lambat dan tidak maksimal.
Keluarga berharap UPTD PPA DPKBP3A Batang Hari dapat bekerja lebih profesional dan memberikan pendampingan yang optimal kepada korban. Mereka mengingatkan bahwa perkara yang dilaporkan sejak 8 Desember 2025 tersebut hingga kini masih dalam proses penanganan hukum di Polres Batang Hari. Oleh karena itu, mereka meminta UPTD PPA menjalankan perannya secara aktif sebagai pendamping korban selama seluruh proses hukum berlangsung.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak UPTD PPA DPKBP3A Kabupaten Batang Hari terkait berbagai penilaian dan keluhan yang disampaikan oleh keluarga korban. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan tanggapan sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan. (Mb/Aspin)
