METROBATAM.COM, BATAM – Kota Batam kembali memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat dengan ditetapkan sebagai lokasi pertama peluncuran secara simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir). Program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.
Peluncuran program digelar di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Kecamatan Galang, Selasa (7/7/2026). Acara tersebut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule.
Bagi Pemerintah Kota Batam, penunjukan daerah ini sebagai lokasi perdana pelaksanaan SiTaskin Pesisir merupakan bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan pemerintah pusat terhadap berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.
“Program ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia mengungkapkan, jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 68 ribu jiwa masih tergolong masyarakat miskin. Meski demikian, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah telah menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di Batam berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak semata-mata dicapai melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Khusus bagi masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat berbagai bentuk dukungan, mulai dari bantuan alat tangkap, kapal nelayan, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan.
“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan perlindungan. Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Amsakar berharap Program SiTaskin Pesisir menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan pesisir yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Program SiTaskin merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat. Jika dijalankan secara optimal, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup mereka,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Galang memanfaatkan seluruh program pemerintah sebagai peluang untuk mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan permukiman nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
Didit mencontohkan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk mentah kini mulai diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Selanjutnya, pengembangan kawasan akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah melalui proses asesmen, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bebas dari persoalan hukum.
“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Didit.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui Program SiTaskin Pesisir, setiap kementerian akan memberikan intervensi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh pendampingan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Iwan menyebut Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir karena dinilai memiliki potensi besar menjadi model nasional dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya. (MCB)
