METROBATAM.COM, KARIMUN – Polemik mengenai praktik “gerenti” yang belakangan menjadi perbincangan di Kabupaten Karimun memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Di media sosial, sebagian warga menilai praktik tersebut berbeda dengan pungutan liar (pungli), sementara sebagian lainnya menyoroti perlunya penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
Sejumlah komentar warganet yang beredar di media sosial menunjukkan adanya pandangan bahwa praktik “gerenti” dianggap sebagai bentuk jasa yang disepakati secara sukarela antara pemberi dan penerima layanan, khususnya dalam membantu proses keberangkatan ke Malaysia. Mereka berpendapat bahwa praktik tersebut berbeda dengan pungli karena tidak dilakukan melalui pemaksaan dan dinilai memberikan kemudahan bagi sebagian calon pekerja migran.
Di sisi lain, muncul pula pandangan yang mengingatkan agar persoalan tersebut dikaji secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun dampaknya terhadap masyarakat.
Menanggapi berkembangnya polemik tersebut, Ketua DPC Patriot Nasional (Patron) Kabupaten Karimun, Andi Acok, menyampaikan pandangannya. Tokoh yang sebelumnya aktif di Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) itu mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan secara objektif dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan.
Menurutnya, sebelum sebuah persoalan dipublikasikan secara luas, diperlukan pemahaman yang utuh mengenai substansi permasalahan di lapangan, termasuk dampak positif maupun negatif yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
Andi menjelaskan bahwa secara umum pungutan liar (pungli) merupakan praktik penarikan biaya secara ilegal yang dilakukan tanpa dasar hukum dan dapat merugikan masyarakat karena menghambat akses terhadap pelayanan publik.
Sementara itu, ia menilai istilah “gerenti” lebih sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan pemberian jasa atau pembayaran tertentu yang diyakini dapat mempermudah proses keberangkatan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Menurutnya, praktik tersebut dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.
Ia menambahkan, sejumlah pekerja migran yang pernah menggunakan jasa tersebut mengaku merasa terbantu karena proses keberangkatan dinilai menjadi lebih mudah dibandingkan melalui prosedur yang mereka anggap lebih panjang.
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa praktik apa pun yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, ia menilai penting adanya kajian yang objektif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengintervensi kebebasan pers. Namun, ia berharap setiap pemberitaan disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi secara menyeluruh serta mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan.
“Saya meminta agar awak media memperhatikan dampak positif dan negatif sebelum menerbitkan berita demi menjaga ketertiban, kedamaian, dan nilai kemanusiaan di tengah masyarakat,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, pemberitaan yang tidak didukung verifikasi yang memadai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, seperti menguji informasi, menjaga keberimbangan, serta memisahkan fakta dari opini.
Andi juga menilai media massa memiliki tanggung jawab sosial yang besar sebagai sarana memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar perhatian publik melalui judul yang sensasional.
Ia berharap setiap informasi yang dipublikasikan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, sehingga mampu menciptakan suasana yang kondusif sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara bijaksana sesuai koridor hukum yang berlaku.
Di sisi lain, perdebatan mengenai praktik “gerenti” menunjukkan perlunya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai mekanisme resmi penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat serta menghindari risiko hukum maupun potensi kerugian di kemudian hari. (**)
