BANJARNEGARA, METROBATAM – Sinyal perang terhadap ketimpangan proyek pembangunan di Banjarnegara disuarakan lantang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi RI (GNPK RI), H.M. Basri Budi Utomo, menyoroti dominasi kontraktor luar daerah yang menguasai proyek-proyek pemerintah.
Ia menegaskan, pengusaha putra daerah tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Pernyataan keras itu disampaikan Basri saat pelantikan Pengurus Pimpinan Daerah (PD) GNPK RI Kabupaten Banjarnegara di Bay Sands Surya Yudha, Senin (3/8/2026).
“Saya melihat ada ketimpangan. Banyak pengusaha lokal Banjarnegara justru tidak mendapatkan pekerjaan, sementara proyek-proyek dikerjakan oleh pengusaha dari luar daerah. Ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus dicarikan solusi bersama,” tegas Basri.
Menurutnya, jika proyek terus dikerjakan perusahaan luar, maka perputaran ekonomi tidak akan dinikmati masyarakat Banjarnegara. Bahkan, tenaga kerja yang diserap pun berpotensi dari luar daerah.
“Harus ada upaya membudayakan pengusaha asli Banjarnegara agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” katanya.
Ia mendorong pengusaha lokal untuk membangun komunikasi aktif dengan Pemkab Banjarnegara agar ada kebijakan yang lebih berpihak, tanpa menabrak aturan.
Senada, Ketua PD GNPK RI Banjarnegara, Arief Ferdianto, S.Kom, mengaku mendapat mandat langsung dari Ketum untuk mengawal ketat proyek-proyek beranggaran negara.
Mandat itu langsung dijalankan. Hasil investigasi lapangan GNPK RI menemukan fakta mengejutkan.
“Masih banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan dari luar Banjarnegara. Penawaran proyek dinilai sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 20 persen,” ungkap Arief saat ditemui di Kantor Sekretariat GNPK RI Banjarnegara, Jumat (7/8/2026).
Tak hanya itu, GNPK juga menemukan indikasi pekerjaan tak sesuai standar. Mulai dari hasil pengaspalan yang terlalu tipis hingga dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada pekerjaan beton.
“Mandat yang kami terima adalah mengawasi jalannya proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara agar pelaksanaannya sesuai spesifikasi, tepat mutu, tepat waktu, dan masyarakat tidak menjadi korban akibat pekerjaan yang tidak berkualitas,” ujarnya.
Namun, Arief menegaskan pihaknya mengedepankan pembinaan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum jika ada pelanggaran serius.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana justru menyambut baik. Ia menyatakan Pemkab siap bersinergi dan membuka ruang pengawasan publik.
“Saya menyambut baik niat dari gerakan pencegahan korupsi ini. Pengawasan terhadap proyek dan anggaran bisa dilakukan oleh siapapun, baik GNPK RI maupun masyarakat sipil. Informasi pengawasan tersebut bisa disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti,” ungkap Bupati Amalia.
Bupati juga mengajak semua elemen melupakan perbedaan politik dan fokus membawa Banjarnegara keluar dari kemiskinan.
Ia pun berjanji membuka transparansi informasi publik melalui skema Focus Group Discussion (FGD) agar pembangunan lebih substantif dan akuntabel.
