METROBATAM.COM, BANJARNEGARA — Pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di Kabupaten Banjarnegara dipastikan bakal semakin ketat. Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PD GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara periode 2026–2031 resmi dilantik di Baysand Surya Yudha Park, Senin (3/8/2026). Momentum ini menandai komitmen kuat jajaran pengurus baru untuk bergerak mandiri dalam mengawal proyek pembangunan daerah.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati, P.C., S.H., M.M. Turut hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS, S.IP., Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Pembina GNPK RI Banjarnegara KH Abdul Haris Fata Yasin, S.IP., M.Si., jajaran Forkopimda, hingga jajaran organisasi kemasyarakatan setempat.
Ketua PD GNPK RI Banjarnegara terlantik, Arief Ferdianto, menegaskan bahwa lembaganya telah aktif bergerak sejak pertama kali hadir di Banjarnegara pada Oktober 2025. Sejumlah aksi nyata pencegahan korupsi telah digelar, mulai dari pembagian 1.000 stiker imbauan lawan korupsi pada Peringatan Hakordia 2025, pembukaan posko aduan masyarakat di alun-alun Banjarnegara, hingga pelaksanaan Sekolah Berintegritas yang melibatkan 250 siswa dan guru di SMPN 1 Mandiraja.
”Kami berkomitmen menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART GNPK RI untuk menciptakan Kabupaten Banjarnegara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Arief.
Ketua PW GNPK RI Jateng, Dr. KRH Hono Sejati, mengingatkan pengurus agar terus mengasah pemahaman hukum mengingat modus kejahatan korupsi yang makin canggih. Menurutnya, korupsi adalah extraordinary crime yang butuh penanganan luar biasa, sehingga pelantikan ini bukan sekadar seremonial belaka.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PP GNPK RI, HM Basri Budi Utomo AS, menginstruksikan seluruh jajaran di Banjarnegara untuk tidak ragu memantau langsung proyek-proyek fisik di lapangan, baik pengadaan barang maupun jasa konstruksi yang didanai APBD maupun APBN.
”Harapan kita, teman-teman pengurus bisa langsung terjun mengawasi pelaksanaan program anggaran negara. Kalau pengawasannya kurang, kualitas pembangunan pasti berkurang. Kita bergerak mandiri meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan pengerjaan sesuai spesifikasi,” tegas Basri.
Langkah responsif ini disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mengapresiasi keberadaan GNPK RI dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi.
”Saya menyambut baik niat dari gerakan pencegahan korupsi ini. Pengawasan proyek dan anggaran bisa dilakukan siapa saja, baik GNPK RI maupun masyarakat sipil. Informasi tersebut bisa disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti,” ungkap dr. Amalia.
Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengesampingkan perbedaan dan bersama-sama memfokuskan energi demi membawa Banjarnegara lepas dari kemiskinan serta melompat lebih maju.
