Oleh: Budi Arifin, S.IP – Pimpinan Redaksi Metrobatam.com
Ada ironi yang pahit dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau Ke 24 yang jatuh esok 24 September 2026. Provinsi yang menjadi beranda terdepan NKRI, penyumbang devisa yang signifikan dari sektor industri, pariwisata, dan maritim, justru kerap gagap ketika hendak mensejahterakan rakyatnya sendiri. Bukan karena kekurangan ide, bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena kebijakan daerahnya tersandera oleh tarik-menarik politik dan kebijakan sentralistik dari pusat.
Inilah paradoks otonomi daerah kita hari ini.
Kita menyaksikan bagaimana sebuah niat baik daerah untuk mengatur tata ruang pesisir, mengelola hasil laut, memberikan insentif investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun, hingga sekadar menetapkan APBD yang berpihak pada nelayan dan UMKM, harus menunggu ketukan palu dari Jakarta. Seringkali ketukan itu lama, berbelit, dan ketika turun, sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Lalu untuk apa otonomi daerah itu diamanatkan?
Mari kita buka kembali konstitusi kita. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Amanat konstitusi itu kemudian dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai penyempurnaan dari UU No. 32 Tahun 2004). Semangatnya sangat jelas:
Pertama, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tujuannya bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
Kedua, Pasal 65 UU 23/2014 menegaskan Kepala Daerah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan otonomi. Artinya, Gubernur Kepri memiliki mandat konstitusional untuk menjadi manajer kesejahteraan, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan administratif pusat.
Ketiga, asas desentralisasi harus dimaknai sebagai kepercayaan. Pusat percaya bahwa daerah lebih tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya.
Namun yang terjadi hari ini adalah gejala resentralisasi terselubung. Atas nama penyelarasan, atas nama kepentingan strategis nasional, atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), kewenangan daerah dipangkas sedikit demi sedikit.
Contoh paling nyata ada di Kepri:
1. Kewenangan Laut dan Tambang: Setelah UU 23/2014, kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil ditarik ke provinsi, sementara kabupaten/kota kehilangan kewenangannya. Nelayan di Lingga dan Anambas yang dulu mengurus izin ke kabupaten, kini harus ke Tanjungpinang bahkan ke Jakarta. Pelayanan menjadi jauh.
2. Perizinan Investasi: Betapa sulitnya Batam yang memiliki BP Batam dan Pemko Batam. Dualisme yang tak kunjung selesai karena pusat tak kunjung tegas memutuskan, adalah bentuk penyanderaan politik yang merugikan investor dan pada akhirnya merugikan lapangan kerja masyarakat.
3. Fiskal yang Tidak Adil: Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas dan pajak yang dihasilkan dari perut bumi Kepri, kembali ke Kepri dengan persentase yang tidak sebanding. Daerah diminta mandiri, tapi sumber dayanya dikunci di pusat.
Jika ini terus dibiarkan, otonomi daerah hanya akan menjadi jargon dalam seminar. Kepala Daerah akan berubah menjadi sekadar mandor proyek pusat, bukan pemimpin yang berdaulat untuk menyejahterakan rakyatnya.
Kepri tidak butuh belas kasihan. Kepri butuh keadilan otonomi.
Sudah saatnya Pemerintah Pusat berhenti melihat daerah sebagai objek yang harus dikendalikan. Lihatlah Kepri sebagai subjek pembangunan yang harus dipercaya.
Kembalikan ruh Pasal 18 UUD 1945.
Kembalikan semangat UU Otonomi Daerah yang sejatinya adalah untuk memangkas rantai birokrasi, bukan menambahnya.
Jika kebijakan kesejahteraan untuk masyarakat Kepri masih harus menunggu restu politik dari pusat, maka yang tersandera bukan hanya kebijakan Gubernur dan DPRD Kepri, tetapi juga masa depan 2,1 juta rakyat Kepulauan Riau.
Jangan biarkan Kepri hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.
