KARIMUN, METROBATAM.COM – Pemerintah Kabupaten Karimun mulai mematangkan arah pembangunan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun.
Dalam penyampaiannya, Iskandarsyah menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi menjadi instrumen penting untuk mempercepat pergerakan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan P-APBD 2026 tersebut berpedoman pada kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Adapun tema pembangunan yang diusung adalah “Akselerasi Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif.”
“Anggaran perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Fokus kita adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat infrastruktur, dan memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan semakin berkualitas,” tegas Iskandarsyah.
Empat Prioritas Pembangunan
Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Pemkab Karimun menetapkan empat sektor utama yang menjadi fokus dalam P-APBD 2026.
Pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah. Pemerintah daerah mendorong peningkatan konektivitas dan pemerataan akses publik di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membuka akses wilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan berbagai usaha kerakyatan agar semakin mandiri serta memiliki daya saing.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan menjadi perhatian sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Karimun yang berkualitas.
Keempat, tata kelola pemerintahan yang inovatif. Pemerintah daerah mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efisien, responsif dan transparan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Pendapatan Daerah Naik Rp219,38 Miliar
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati juga memaparkan perubahan postur keuangan daerah.
Pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp1.343.948.499.940, meningkat dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp1.124.558.922.767.
Dengan demikian, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp219.389.577.173 atau sekitar Rp219,38 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1.412.090.123.047,50. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp1.298.989.336.511.
Kenaikan belanja mencapai Rp113.100.786.536,50 atau sekitar Rp113,10 miliar, yang diarahkan pada belanja produktif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp70.641.623.107,50 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK RI Tahun Anggaran 2025.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar sebagai penyertaan modal kepada Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Karimun.
Penyertaan modal tersebut mengacu pada amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2003 dan diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan daerah dalam mendukung kebutuhan permodalan masyarakat.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto dalam P-APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp68.141.623.107,50.
Menutup penyampaiannya, Bupati Karimun berharap proses pembahasan Ranperda P-APBD 2026 dapat berjalan lancar melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Karimun.
Ia menekankan pentingnya penetapan anggaran tepat waktu agar berbagai program prioritas yang telah dirancang dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kami berharap kemitraan yang solid dengan DPRD Kabupaten Karimun dapat memperlancar proses pembahasan Ranperda ini. Penetapan yang tepat waktu akan memastikan setiap program prioritas dapat segera dieksekusi dan memberikan dampak langsung bagi kemajuan Kabupaten Karimun,” tutup Iskandarsyah. (af)
