METROBATAM.COM, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat tata kelola zakat agar semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual (wawancara) secara offline terhadap 10 calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun periode 2026–2031.
Proses seleksi berlangsung di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Sabtu (12/9/2026).
Tahapan ini merupakan tindak lanjut Surat Bupati Karimun Nomor B/400/2309/KESRA-SETDA/2026 tentang Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS.
Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah menegaskan, proses seleksi dilakukan secara serius dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019.
Melalui proses tersebut, Pemkab Karimun berharap dapat memperoleh figur pimpinan BAZNAS yang memiliki kapasitas, profesionalitas, integritas, serta mampu menjalankan amanah dalam mengelola zakat masyarakat.
Sebanyak 10 kandidat mengikuti tahapan seleksi tersebut, yakni:
- Jumadiah
- Mhd Tolip, S.Ag.
- Siti Hawa, S.H.I., S.Pd.I., M.Pd.
- Arifwan
- Asihadi
- Sunardi
- H. Jamzuri
- Nurbit
- Zulaekah, S.E., M.Pd.I., C.IMN
- Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP.
Bupati Iskandarsyah berharap pimpinan BAZNAS yang terpilih nantinya mampu menyelaraskan program pengelolaan zakat dengan arah pembangunan Kabupaten Karimun.
Dengan demikian, zakat tidak hanya dipandang sebagai bantuan sosial sesaat, tetapi dapat menjadi instrumen yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam proses seleksi tersebut, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi sekaligus Pembina Wilayah Kepulauan Riau, H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., turut hadir bersama jajaran FKPD/OPD serta Kepala Kantor Kementerian Agama.
Syarifuddin menekankan pentingnya posisi BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, BAZNAS diharapkan mampu bergerak sejalan dengan kebijakan dan program kepala daerah sehingga pengelolaan zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Pemkab Karimun juga menekankan pentingnya integrasi pengelolaan zakat dengan pemanfaatan data tunggal daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan kepada para mustahik benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Dengan dukungan data yang akurat, penyaluran zakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus menghindari tumpang tindih bantuan.
Pemkab Karimun berharap BAZNAS ke depan tidak berjalan sendiri dalam menjalankan programnya. Sinergi dengan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama.
Lebih jauh, pemerintah daerah mendorong agar penyaluran zakat secara bertahap diarahkan pada program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan.
Artinya, zakat diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal pemberdayaan yang membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kemandirian.
Melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel ini, Pemkab Karimun menargetkan lahirnya kepemimpinan BAZNAS yang mampu membawa perubahan dalam tata kelola zakat selama periode 2026–2031.
BAZNAS diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian ekonomi umat di Kabupaten Karimun, atau Bumi Berazam. (AF)
