Metrobatam, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin belum bisa berkomentar banyak soal temuan Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai 50 penceramah di masjid yang berpaham radikal. Lukman akan mendalami temuan tersebut.
“Saya harus dalami dulu, saya belum bisa komentar soal itu,” kata Lukman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).
Temuan ini diungkap BIN pada hari Selasa (20/11). Para penceramah berpaham radikal itu tersebar di 41 masjid. BIN sudah melakukan upaya pendekatan kepada mereka.
“Tidak banyak, sekitar 50-an. Ini masih terus kita dekati, mudah-mudahan ini bisa,” kata juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11).
BIN mengatakan ada tiga kategori radikal, yakni rendah, sedang, dan tinggi. BIN punya pendekatan yang berbeda dari tiap kategori tersebut.
“Kalau yang rendah, ya masih dalam kategori yang masih ditoleransi nilainya. Kalau sedang sudah mulai mengarah ke kuning, kuning itu perlu disikapi lebih. Tapi yang merah artinya sudah parah lah, ini perlu lebih tajam lagi untuk bagaimana menetralkan keadaan,” ujar Wawan.
Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai informasi BIN malah menimbulkan kecurigaan. “Saya kira dengan memberikan pengumuman-pengumuman seperti ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru, saling curiga, dan tidak menyelesaikan persoalan,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Menurut Fadli, pengungkapan informasi seperti ini harus diiringi pemaparan kriteria yang jelas soal radikalisme. Tanpa pemaparan komprehensif, lanjut dia, temuan BIN hanya menimbulkan kegaduhan.
“Cara kerja intelijen itu kan cara kerja discreet (hati-hati), silent gitu ya. Bukan terbuka semacam itu dan kalau mau terbuka sekalian transparan. Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan,” jelasnya.
Fadli menyebut sebaiknya temuan ini menjadi bahan evaluasi terhadap program deradikalisasi yang diselenggarakan pemerintah.
“Sebenarnya adalah tugas daripada aparatur intelijen sekaligus ada program yang memang dibiayai juga oleh APBN, apa yang disebut sebagai deradikalisasi. Jadi harusnya program itu yang harusnya dievaluasi, apakah program ini berjalan atau tidak,” ucap Fadli. (mb/detik)
