Kalangan Seniman Minta Anies Disanksi Terkait Revitalisasi TIM

Metrobatam, Jakarta – Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) audiensi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi X DPR. Forum seniman menyayangkan tak adanya komunikasi soal revitalisasi itu kepada mereka sebelumnya.

“Berangkat dari satu kebijakan itu seperti komet yang menghantam bumi. Mendadak kita hancur berantakan, kira-kira gitu,” kata pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana di Komisi X, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Bacaan Lainnya

Radhar menyatakan pihaknya tak keberatan revitalisasi untuk membuat TIM lebih baik. Namun, ia tetap menyayangkan mengapa para seniman yang sudah lama berkegiatan di TIM sama sekali tak diajak bicara sebelumnya.

“Ini nggak ngajak ngomong sama sekali. Kita menolak, kita protes, kita pergi ke sana, kita ke DPRD, kita temui Plt deputinya, kita temui Jakpro, semua kita ketemu, eh malah (TIM) dihancurin. Kita bilang moratorium, sementara dulu kita ngomong, malah dibabakbundaskan (dihancurkan) oleh mereka,” ungkap Radhar.

“Saya nggak tahu cara berpikirnya. Ini arogansi kekuasaan, ini arogansi kekuasaan dan kekuatan memaksakan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, wewenang rakyat, amanah rakyat yang berupa kekuasaan itu untuk menindih rakyat, menindih kebudayaan,” imbuhnya.

Menurut Radhar, revitalisasi TIM kental unsur komersialisasi demi keuntungan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan, logika itu menyesatkan.

“Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, jadi PAD dan lain-lain, dan itu untuk nambal kebutuhan biaya TIM karena TIM diangap beban APBD. Ini logika yang buat saya menyesatkan. Dan kalau ini berlaku di Jakarta, akan berlaku di pusat kesenian daerah lainnya, bahwa seni dan budaya itu beban bagi pemda,” tuturnya.

Lebih lanjut, Radhar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi karena dinilai telah melanggar banyak aturan dalam revitalisasi TIM. Menurutnya, rakyat Jakarta akan ‘cilaka’ jika Anies terus melakukan kebijakan serupa.

“Mohon Saudara Gubernur itu bukan hanya diberi teguran, saya kira diberi sanksi, karena dia melanggar juga banyak aturan. Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini, tidak ngomong sama DPRD, dan lain-lain, semua kebijakannya itu. Banyak yang dia langgar,” ucap Radhar.

“Tapi saya nggak tahu, mungkin DPR yang tahu, memberikan sanksi kepada gubernur secara administratif atau gimana saya nggak tahu. Kalau nunggu 5 tahun, cilaka. Kita masyarakat itu celaka kalau nunggu lima tahun, karena dia (Anies) akan berbuat lagi yang lain,” lanjut dia.

Radhar meminta para pemangku kepentingan bisa berbuat karena selama ini audiensi para seniman dengan pemangku kepentingan terkait revitalisasi TIM dinilainya tidak membuahkan hasil. Ia pun meminta revitalisasi itu dihentikan.

“Kalau udah Komisi X nggak ada hasilnya, saya lapor sama siapa? Mahathir Mohammad apa? Saya berharap ada solusi itu, dihentikan sebelum kita bicara. Kita pemangku kepentingan, Pak, dia juga. Pemerintah penyelenggara negara, cq, artinya yang diutamakan. Tapi kami, seni dan budaya, itu juga penyelenggara negara, sama dengan agamawan, akademisi,” sebut dia.

Terkait revitalisasi TIM, Anies Baswedan mengatakan tujuannya adalah membuat tempat kebudayaan dan kesenian kelas dunia. Hanya saja, Anies menilai ada orang yang mengkritik tanpa paham kondisi sebenarnya.

“Kita mau menempatkan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kegiatan budaya dunia. Artinya apa? Yang nanti hadir di TIM itu adalah pelaku-pelaku kebudayaan dari seluruh dunia, mereka datang ke sini, sehingga pelaku-pelaku kita itu ketemu dengan counterpart yang karyanya kelas dunia,” ucap Anies.

Anies menilai, ada kecenderungan budayawan Indonesia percaya diri jika bertemu dengan sesama budayawan lokal atau nasional. Namun, berubah ketika berhadapan dengan budayawan luar negeri. (mb/detik)

Pos terkait