Soal Revitalisasi TIM, Komisi X Harap Anies Penuhi Panggilan ke DPR Jelaskan

Metrobatam, Jakarta – Komisi X DPR RI akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan depan. Komisi X akan meminta keterangan Anies terkait revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

“Tadi saya sudah tanda-tangani surat yang kami layangkan untuk memanggil Gubernur, Mas Anies, Ketua DPRD DKI, dan Direktur JakPro. Kami cantumkan dalam undangan kami, pemanggilan kami tanggal 27 Februari ini,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (19/2/2020).

Syaiful mengatakan, ada tiga hal yang akan ditanyakan Komisi X kepada Anies terkait revitalisasi itu. Salah satunya, yaitu mengenai teknis dan prosedur revitalisasi.

“Satu, terkait dengan teknis proseduralnya, karena ini kan termasuk yang ditentang oleh teman-teman seniman dan budayawan di situ,” kata Syaiful.

Syaiful menuturkan masyarakat juga perlu mengetahui alasan Pemprov DKI Jakarta melibatkan BUMD pada pembangunan itu. Syaful melihat adanya peluang investasi pada proyek tersebut.

“Yang kedua terkait dengan skema pembangunan revitalisasi. Di mata saya, cacat etis karena melibatkan BUMD yang sifatnya komersil dan di situlah lalu kenapa ada rencana bangun hotel dan seterusnya. Karena diserahkan ke BUMD konteksnya investasi, semangatya investasi, ya pasti dia kan mencari skema untuk investasinya kembali. Bahkan meraut keuntungan dari situ,” sebutnya.

Lebih lanjut, Syaiful mempertanyakan pengelolaan TIM yang akan diberikan ke Jakarta Propertindo (JakPro). Syaful menilai TIM seharusnya dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

“Ketiga, saya penasaran betul memberikan hak pengelolaan TIM kepada JakPro 28 tahun, yang selama ini diserahkan ke Dewan Kesenian Jakarta. Saya tidak ingin seniman ini terasing di dalam komunitas dan tempatnya sendiri. Ada kasus menjadi cermin kita semua,” sebut dia.

Syaiful mengatakan Komisi X membuka opsi untuk pemberhentian revitalisasi itu untuk sementara waktu. Dia meminta agar pembangunan itu tidaklah melibatkan BUMD, namun menggunakan APBD.

“Kalau kami di Komisi X mendukung ada moratotium pemberhentian. Graha Bhakti Kebudayaan itu sudah dihancurin, itu sudah hancur (datar) dengan tanah. Saya tolak keras ini, kalau mau mestinya skemanya adalah ya bantu saja APBD, membangun di situ. Bukan pakai BUMD kemudian mengais keuntungan di situ,” katanya.

Syaiful berharap Anies memenuhi panggilan itu. Dia juga menagih pernyataan Anies perihal melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan.

“Kita berharap Mas Anies datang. Kan beliau selalu ngomong setiap kebijakan harus melibatkan semua pihak. Kenapa kok urusan ini tidak melibatkan banyak pihak. Mas Anies juga mengkampanyekan solusi kita cari bersama. Saya harap Mas Anies hadir, bisa menjelaskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Forum Seniman Peduli TIM kecewa lantaran mengaku tidak pernah diajak bicara soal revitalisasi TIM. Revitalisasi itu dinilai dilakukan tanpa kompromi.

“Berangkat dari satu kebijakan itu seperti komet yang menghantam bumi. Mendadak kita hancur berantakan, kira-kira gitu. Tanpa ada kompromi, kayak ketetapan Tuhan aja. Nggak ada bicara sama sekali dengan kami, kebijakan itu, tahu-tahu sudah diberlakukan,” kata pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana dalam RDPU dengan Komisi X di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Komisi X DPR akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Anies tidak menjelaskan apakah akan menghadiri panggilan tersebut atau tidak.

“Cukup, thank you. Nanti jadi judul lagi. Cukup, thank you.. ampun,” ucap Anies kepada wartawan sambil tertawa, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (19/2). (mb/detik)

Loading...

Related posts