METROBATAM.COM, NATUNA – Belum adanya izin SIUP MB di kabupaten Natuna hingga tahun 2024 ini ternyata menjadi pertanyaan besar.
Pasalnya Perda no 7 Tahun 2022 yang seyoganya menjadi landasan para pembisnis Minumam Beralkohol, ternyata selama ini tidak kantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Natuna
Marwan selaku Kadis Dinas Perdangam saat dikonfirmasi oleh awak media ini Minggu (28/7/24) menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun para pengusaha di Natuna yang melakukan pengajuan izin SIUP MB Kepadanya.
“SIUP MB yang merupakan Surat izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol, memang selama ini belum ada diterbitkan oleh Dinas Perdagangan sehingga untuk izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Natuna bisa dikatakan tidak ada,” ujar Marwan.
“Secara teknis didalam perda memang yang mengeluarkan itu adalah Pemda Natuna, tapi hal itu harus ada dulu SK Penetapan lokasinya. iya jika sudah ada maka bisa izin tersebut terkeluarkan, maka dari ini kami harus kordinasi dulu dengan Bupati terkait titik lokasi dan sampai saat ini belum ada dikeluarkan ijin atau titik-titik lokasi tersebut,” pungkas Marwan.
Lantas dengan tidak adanya baik restoran hingga hotel berbintang serta club malam kantongi izin SIUP MB, mampukah Pemda Natuna melalui Dinas Penegak perda untuk menindak para pebisnis nakal yang telah berani melakukan penjualan minuman di lokasi usahanya ?
Sebab didalam perda no 7 tahun 2022 dengan tegas mengatur pelarangan hingga Ketentua Pidana yang mana Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan
{2)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17 huruf e, dan Pasal 17 huruf f dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan danf atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g dikenalian sangksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan f atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
(Arizki)















