METROBATAM.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menghadiri kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Dalam kegiatan itu, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan sejak awal sehingga berbagai potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang kami susun sudah efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Batam saat ini tengah melakukan transformasi arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak berfokus pada infrastruktur, kini kebijakan mulai diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, masa depan Batam sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Oleh karena itu, Pemko Batam telah meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti penyediaan seragam sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu, serta program Universal Health Coverage yang saat ini telah mencapai cakupan 98,12 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup belasan ribu pekerja, mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid hingga penambang pancung.
Amsakar menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat Batam memiliki perlindungan sosial yang memadai.
Terkait pelaksanaan program strategis nasional, ia menyebut bahwa perencanaan pembangunan di Batam juga telah diselaraskan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan implementasi program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu agenda prioritas nasional. Hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dikompilasi oleh BPKP pusat untuk dilaporkan kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenali risiko tersebut kita justru dapat mengendalikannya,” ujar Mudzakir.
Ia menambahkan, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Kota Batam, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Menurutnya, tim BPKP akan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap perencanaan program dan penganggaran di setiap OPD guna memastikan setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi ini dapat berjalan lancar. Dengan begitu, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya,” tutup Mudzakir.
