METROBATAM.COM, BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat pembahasan transformasi tata kelola persampahan tahun 2026, Rabu (1/4/2026). Rapat tersebut menitikberatkan pada percepatan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui skema kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.
Dalam arahannya, Li Claudia menegaskan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan swasta, termasuk peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Ia meminta agar skema kerja yang terstruktur segera disusun agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur.
“Jika melibatkan pihak swasta, peran pemerintah harus jelas. Semua harus terukur dan terarah,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar seluruh tahapan yang telah berjalan terus dikawal, termasuk kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah serta proses pelaksanaan kerja sama.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kajian transformasi pengelolaan sampah telah dimulai sejak Maret 2026 oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam. Kajian ini mencakup analisis zonasi layanan, perhitungan kebutuhan biaya operasional dan investasi, skema kerja sama dengan swasta, hingga rencana integrasi retribusi sampah dengan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Laporan akhir kajian ditargetkan rampung pada minggu kedua Mei 2026. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Batam juga menyiapkan sejumlah paket pekerjaan untuk ditenderkan, seperti layanan pengangkutan sampah, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sistem penagihan retribusi, hingga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Selain itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk TPA Punggur juga tengah dipercepat dan ditargetkan selesai pada Mei 2026.
Rapat turut diisi dengan pemaparan dari pihak swasta terkait perkembangan rencana transformasi pengelolaan sampah. Program ini mencakup penataan ulang titik pembuangan sampah menuju konsep tanpa Tempat Penampungan Sementara (TPS) terbuka, pengendalian sampah liar, serta penerapan sistem digital untuk pemantauan dan pengawasan.
Ke depan, TPS terbuka direncanakan akan ditutup dan digantikan dengan sistem bak komunal yang lebih tertata, disertai rehabilitasi lokasi pembuangan yang tidak layak. Pengembangan zona baru di TPA Punggur juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur persampahan di Batam.
Li Claudia juga menekankan pentingnya kejelasan aspek pembiayaan, termasuk perhitungan potensi pendapatan dan skema pembagian hasil antara pemerintah dan pihak swasta yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap Batam dapat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Kita harus menanganinya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya. (mcb)
