METROBATAM.COM, LINGGA — Rasa cemas selalu menyelimuti warga Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, setiap kali hendak melangkah ke atas kapal. Selama lebih dari 14 tahun, Pelabuhan Apung Desa Penuba—urat nadi transportasi laut utama masyarakat setempat—dibiarkan merana tanpa pembangunan menyeluruh. Warga pun mulai bertanya-tanya: apakah Penuba telah disampingkan dari peta pembangunan Kepulauan Riau?
Infrastruktur penunjang ini pertama kali diusulkan oleh tokoh masyarakat Selayar, Tasipudin, pada 2012 silam di era almarhum Gubernur H. Muhammad Sani. Namun, gonta-ganti tampuk kepemimpinan daerah tak kunjung membawa angin segar. Hingga kini di masa pemerintahan Gubernur H. Ansar Ahmad, kondisi pelabuhan makin tak layak dan dinilai membahayakan nyawa.
Setiap hari, anak-anak, lansia, hingga ibu hamil harus bertaruh keselamatan saat memanjat naik-turun kapal di fasilitas yang lapuk tersebut.
”Setiap hari kami mempertaruhkan keselamatan saat naik turun kapal. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah ada korban,” bentak salah seorang warga Kecamatan Selayar dengan nada kecewa, Jumat (31/7/2026).
Tarik-Menarik Kewenangan & Keterbatasan Anggaran
Menanggapi keluhan publik ini, Kepala Bidang Angkutan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, tak menampik adanya kendala sistemis. Lewat pesan singkat WhatsApp, ia menjelaskan bahwa masalah ini bersumber dari status kewenangan dan cekaknya anggaran daerah.
”Sebenarnya pelabuhan itu berstatus Pelabuhan Pengumpan Lokal dan kewenangannya ada pada Pemerintah Kabupaten. Namun mungkin karena kondisi keuangan daerah, mereka berharap bantuan dari Pemprov. Semoga informasi ini sampai ke Pak Gubernur dan dapat dialokasikan anggarannya,” terang Aziz.
Ia juga mengaku prihatin melihat penderitaan warga sehari-hari yang terpaksa berhadapan dengan risiko tinggi.
”Kadang sedih melihat masyarakat naik turun kapal begitu sulitnya, tapi apa daya, sampai saat ini belum menjadi prioritas pendanaan. Semoga ke depan pendapatan Pemprov Kepri meningkat sehingga bisa membantu lebih maksimal,” lanjutnya.
Desak Solusi Konkret, Bukan Sekadar Alasan
Bagi masyarakat Selayar, silang sengketa kewenangan dan keterbatasan fiskal tak bisa lagi dijadikan tameng. Pelabuhan Penuba bukan sekadar tempat tambat kapal, melainkan penopang utama keselamatan dan putaran roda ekonomi warga.
Masyarakat mendesak Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga untuk duduk bersama membedah solusi konkret, bukan sekadar menjadikan perbaikan pelabuhan sebagai wacana tahunan.
”Kami memohon kepada Bapak Gubernur Kepri dan anggota DPRD Provinsi agar melihat langsung kondisi pelabuhan kami. Jangan tunggu musibah baru ada tindakan. Masyarakat Selayar juga berhak mendapatkan infrastruktur yang aman dan layak seperti daerah lain,” tegas warga.
Hingga kini, janji pembangunan yang diudarakan sejak 2012 itu masih menggantung. Warga Selayar hanya menanti satu hal sederhana: hadirnya pelabuhan yang aman, manusiawi, dan layak dilayari.
(Awalludin)
