METROBATAM.COM, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sektor pendidikan melalui pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pemenuhan tenaga pendidik disusun berdasarkan data yang akurat, sehingga pemerataan guru dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat terwujud di seluruh sekolah.
Komitmen itu ditegaskan Amsakar saat menghadiri silaturahmi bersama guru dan tenaga kependidikan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti 648 aparatur sipil negara (ASN) sektor pendidikan dari Kecamatan Sekupang yang terdiri atas 255 pegawai negeri sipil (PNS) dan 393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dalam kesempatan itu, Amsakar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi data guru untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi tenaga pendidik di Kota Batam.
“Melalui pendataan ini kita dapat mengetahui kondisi riil tenaga pendidik sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pendidikan ke depan,” ujar Amsakar.
Berdasarkan data sementara, jumlah guru dan tenaga kependidikan berstatus ASN di Kota Batam mencapai 4.877 orang, yang terdiri dari 1.778 PNS dan 3.099 PPPK. Dari jumlah tersebut, guru PPPK mendominasi dibandingkan guru berstatus PNS.
Menurut Amsakar, data tersebut akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan agar lebih tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru atas dedikasi yang telah diberikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam. Kontribusi tersebut, katanya, tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam yang naik dari 83,3 pada tahun 2024 menjadi 83,8 pada tahun 2025.
“Kalau mutu pendidikan kita terus meningkat, tentu karena para guru telah bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pemerintah, termasuk melalui program seragam sekolah gratis dan pemberian beasiswa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengungkapkan bahwa proses validasi data dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan dari kepala sekolah mengenai masih adanya kekurangan guru di sejumlah satuan pendidikan.
Menurutnya, meskipun jumlah tenaga pendidik cukup besar, distribusinya belum merata. Selain itu, banyak guru ASN yang telah memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi.
“Data mengenai status kepegawaian, persebaran guru, hingga masa pensiun harus benar-benar akurat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Li Claudia.
Ia menambahkan, setelah seluruh proses pemutakhiran data selesai, Pemerintah Kota Batam akan membawa hasilnya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai bahan koordinasi dalam mencari solusi pemenuhan kebutuhan guru di Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, menjelaskan bahwa proses validasi dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan. Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kecamatan Batuampar dan Batam Kota, kemudian dilanjutkan ke kecamatan lainnya.
Secara keseluruhan, dari 4.877 ASN sektor pendidikan, terdapat 1.755 guru PNS dan 23 tenaga kependidikan PNS, sementara 2.767 guru PPPK serta 332 tenaga kependidikan PPPK tersebar di 12 kecamatan di Kota Batam.
Melalui pemetaan dan pemutakhiran data tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap dapat menyusun kebijakan yang lebih akurat dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, memperkuat pemerataan guru di setiap sekolah, serta meningkatkan mutu pendidikan sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. (MCB)
