METROBATAM.COM, NATUNA – Komitmen menjaga beranda terdepan NKRI kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Natuna. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, turun langsung ikut merumuskan strategi pengamanan Laut Natuna Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Rabu (5/8/2026).
Bupati Cen mengikuti rakor secara hybrid dari Ruang Zoom Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, didampingi Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto.
Rakor level nasional ini bukan rakor biasa. Forum strategis ini mempertemukan kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga instansi maritim terkait. Satu tujuan: menyusun rekomendasi jitu untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan operasi pengamanan di Laut Natuna Utara yang memiliki nilai strategis sangat tinggi.
Dalam diskusi yang berlangsung alot, para peserta saling lempar gagasan untuk memperkuat sinergi antarinstansi agar pengamanan laut berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan nyata di kawasan perbatasan yang dinamis.
Bupati Cen menegaskan, posisi Natuna bukan sekadar daerah perbatasan, tapi etalase kedaulatan Indonesia.
“Natuna berada di kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar upaya menjaga keamanan wilayah, melindungi sumber daya kelautan, dan mempertahankan kedaulatan negara dapat berjalan secara optimal,” tegas Cen Sui Lan dengan lugas.
Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh lembaga terkait sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.
Rakor ini sendiri berpijak pada regulasi kuat, mulai dari UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP No 13 Tahun 2022, hingga Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Kehadiran Pemkab Natuna diharapkan memastikan suara dari tapal batas benar-benar didengar. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tapi kebijakan yang efektif menjaga stabilitas keamanan, melindungi kekayaan laut Natuna, dan yang paling penting: mempertegas kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia.
