NATUNA, MetroBatam.com – Gelombang dukungan untuk perjuangan keadilan fiskal Natuna terus membesar. Setelah Archipelago Natuna Research Center (ANRC) yang dimotori H. Raja Mustakim membongkar borok Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan PNBP Perikanan, kini giliran Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau angkat bicara.
Ketua Harian JPKP Kepri, Fachrizan, S.Sos yang akrab disapa Fahry, menyatakan sikap tegas mendukung penuh upaya masyarakat Natuna memperjuangkan dana transfer pusat ke daerah dengan prinsip keterbukaan dan berkeadilan.
“Persoalan ini penting diperjuangkan sebagai perwujudan upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya,” tegas Fachrizan kepada metrobatam.com, Selasa (15/9).
Fahry menyoroti ironi yang selama ini terjadi di ujung utara Indonesia itu.
“Natuna merupakan daerah yang kaya akan hasil alamnya dan sebagai salah satu daerah penyumbang pajak terbesar ke negara, namun kekayaan tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” sesalnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Diskusi Reborn ANRC di Rumah Dinas Bupati Natuna, Senin (14/9) siang, terungkap fakta pahit yang disampaikan Penasehat ANRC H. Raja Mustakim – suami Bupati Natuna Cen Sui Lan.
Migas Natuna diperkirakan menghasilkan Rp 150 Triliun per tahun, namun yang kembali ke Natuna hanya sekitar Rp 100 Miliar. Lebih miris lagi, sektor perikanan di WPP 711 Laut Natuna Utara menghasilkan PNBP Rp 15 Triliun per tahun, yang kembali ke Natuna hanya Rp 5 Miliar.
JPKP Desak Pemkab Jadi Inisiator
JPKP tidak hanya mendukung, tapi juga memberi jalan keluar. Fachrizan menyarankan agar Pemkab Natuna tidak berjuang sendiri.
“JPKP menyarankan Pemkab Natuna hadir sebagai inisiator bersama seluruh kepala daerah di wilayah Kepri untuk berkolaborasi bersama unsur legislatif DPR dan DPD RI Dapil Kepri untuk memperjuangkan fiskal yang berkeadilan,” ujar Fahry.
Menurutnya, dengan fiskal yang berkeadilan, daerah akan memiliki kemampuan menciptakan program-program yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program pusat.
“Harapannya, perjuangan fiskal ini dapat dilakukan secara tuntas. Sehingga bermanfaat bagi masyarakatnya,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, JPKP melontarkan kritik tajam yang menjadi tamparan bagi pemimpin daerah.
“Masyarakat Natuna butuh ketegasan sikap dari pemimpinnya untuk memperjuangkan hajat hidup masyarakatnya, jangan hanya diam dengan kebijakan yang merugikan masyarakatnya,” pungkas Fachrizan.
Pernyataan ini seolah menjadi legitimasi bahwa perjuangan yang diinisiasi Raja Mustakim melalui ANRC bukan sekadar wacana, melainkan desakan rakyat yang didukung organisasi independen seperti JPKP.
Kini bola ada di tangan Pemkab Natuna dan para wakil rakyat Kepri di Senayan. Beranikah mereka membuka rumus DBH yang selama ini tertutup rapat?
(Budi)
