METROBATAM.COM, NATUNA – Sosok H. Raja Mustakim selama ini dikenal sebagai suami dari Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Kepri. Namun kini, ia tampil di garis depan bukan sebagai pendamping, melainkan sebagai motor perjuangan keadilan fiskal untuk Natuna.
Fakta mengejutkan itu terungkap dalam pertemuan Reborn Archipelago Natuna Research Center (ANRC) di Ruang Pertemuan Rumah Dinas Bupati Natuna, Senin(14/9).
Dalam forum yang diinisiasi langsung oleh Raja Mustakim selaku Penasehat ANRC itu, terkuak akar kemiskinan ekstrim yang masih membelit Natuna: pola Bagi Hasil Migas yang dinilai tidak berkeadilan.
“Ini belum kita masukkan lagi hasil PNBP dari Sektor Perikanan (WPP 711 – Laut Natuna Utara) yang dalam 1 tahun menghasilkan PNBP Rp 15 Triliun dan dikembalikan ke Natuna lebih kurang Rp 5 Miliar. Ketidakadilan ini kita ungkapkan ke Pemerintah Pusat dengan data-data yang valid,” tegas H. Raja Mustakim, Penasehat ANRC.
Diskusi yang dihadiri para putra terbaik Natuna itu berlangsung panas. Hadir diantaranya Dr. H. Umar Natuna (Pembina), Dr. H. Sahidun, MM Dosen PEM Akamigas CEPU kelahiran Desa Kelanga, Dr. H. Kamaruddin, SP., M.Si, Dr. H. Tirtayasa, S.Ag., MA., C.NLP, C.LCWP, dan Direktur Eksekutif ANRC Dr. H. Amiruddin, MPA.
Poin paling menyengat datang dari Dr. H. Tirtayasa. Ia mengungkap perjuangan Natuna diakui sebagai daerah penghasil Migas saja butuh effort luar biasa.
“Perjuangan Bagi Hasil MIGAS ini yang di depan mata sudah ada harus menjadi prioritas stakeholder Natuna. MIGAS kita diperkirakan sekitar Rp 150 Triliun per tahun dan kembali ke Natuna hanya sekitar Rp 100 Miliar. Perhitungan dan rumus kalkulasi bagi hasil DBH ini harus dibuka dan transparan,” tegasnya.
Artinya, dari kekayaan alam sendiri yang nilainya ratusan triliun, Natuna hanya mencicipi 0,06% saja.
Reborn ANRC: Senjata Baru Natuna
Menurut Dr. H. Sahidun, MM, Reborn ANRC bukan sekadar lembaga diskusi. Ke depan, ANRC akan menjadi penyedia data riset yang valid untuk memberikan masukan dan rekomendasi keras kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Raja Mustakim yang dikenal sebagai pengusaha besar di Batam itu menegaskan, perjuangan ini bukan untuk kepentingan politik. Ia yang kerap mendampingi Cen Sui Lan dalam tugas-tugas kenegaraan kini ingin memastikan Natuna dapat haknya secara adil.
ANRC menegaskan, perjuangan membuka rumus DBH Migas dan PNBP Perikanan ini akan dilakukan bersama Pemda Natuna dan seluruh stakeholder. Tujuannya satu: masyarakat Natuna harus sejahtera di atas kekayaan lautnya sendiri.
(Budi)
