METROBATAM.COM, BATAM — Tempat pendidikan anak usia dini seharusnya menjadi ruang paling aman setelah rumah. Di sanalah orang tua menitipkan buah hati mereka dengan harapan mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang membentuk masa depan. Namun, kepercayaan itu kini diuji dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang balita berusia 2,5 tahun di Playgroup Djuwita, Kota Batam.
Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau akhirnya menetapkan dua guru berinisial DS dan FS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak tersebut.
Penetapan status hukum keduanya dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Selasa (27/10/2026).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, membenarkan perkembangan penyidikan tersebut ketika dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
“Dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan dua orang guru sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Nona.
Penetapan tersangka menjadi perkembangan penting dalam perkara yang bermula dari laporan orang tua seorang balita berinisial R, yang diduga mengalami kekerasan ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di Playgroup Yayasan Djuwita Prakarsa, Batam.
Bagi keluarga yang melaporkan kejadian tersebut, proses hukum ini menyangkut perlindungan terhadap seorang anak yang masih terlalu kecil untuk memahami maupun membela dirinya ketika menghadapi dugaan tindakan kekerasan.
Bukti Psikologis dan Keterangan Ahli Jadi Dasar Penyidik
Nona menjelaskan, penetapan DS dan FS sebagai tersangka tidak dilakukan semata-mata berdasarkan laporan orang tua korban.
Penyidik terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah alat bukti, memeriksa para saksi, serta meminta keterangan ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Alat bukti yang menjadi dasar gelar perkara antara lain keterangan saksi, keterangan ahli psikologi klinis, hasil pemeriksaan Visum et Psychiatricum, serta pendapat ahli hukum pidana.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara.
“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh penyidik,” jelas Nona.
Keterlibatan ahli psikologi klinis dan pemeriksaan kejiwaan menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang melibatkan anak usia dini.
Pada usia 2,5 tahun, kemampuan seorang anak untuk menjelaskan pengalaman yang dialaminya masih sangat terbatas. Karena itu, pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan sensitif terhadap kondisi anak memiliki peran penting dalam proses pembuktian.
Meski demikian, hasil pemeriksaan dan alat bukti tetap harus diuji melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Berawal dari Laporan Orang Tua terhadap Tiga Pengajar
Kasus dugaan kekerasan terhadap R bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh orang tua korban berinisial SS.
Dalam laporan tersebut, tiga orang pengajar diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anaknya saat berada di lingkungan playgroup.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan mengumpulkan alat bukti.
Dalam perkembangannya, perkara dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan setelah penyidik menemukan dasar untuk mendalami dugaan tindak pidana.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri saat itu, Kombes Pol R. Bonic, sebelumnya membenarkan peningkatan status penanganan perkara tersebut.
“Perkara ini sudah naik sidik, artinya ada unsur dugaan tindak pidana,” ujar Bonic.
Setelah proses pemeriksaan berlanjut, penyidik akhirnya menetapkan dua orang guru sebagai tersangka.
Meski laporan awal menyebut tiga pengajar, hingga perkembangan yang disampaikan pada 30 Oktober 2026, baru dua orang yang dinyatakan berstatus tersangka.
Status dan peran pihak lainnya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari penyidik.
Pendidikan Anak Tidak Boleh Menjadi Ruang Ketakutan
Perkara ini menghadirkan pertanyaan penting mengenai keamanan anak-anak di lingkungan pendidikan usia dini.
Orang tua mempercayakan anaknya kepada tenaga pendidik bukan hanya untuk belajar mengenal huruf, angka, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka juga berharap anak mendapatkan perlakuan yang penuh kesabaran, kelembutan, dan penghormatan terhadap martabatnya.
Anak yang masih berusia dua setengah tahun belum memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa untuk melindungi diri, memahami tindakan orang lain, ataupun menyampaikan pengalaman yang membuatnya takut.
Karena itu, setiap dugaan kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian serius, baik dari aparat penegak hukum maupun pihak penyelenggara pendidikan.
Penanganan perkara tidak cukup berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik diharapkan dapat menguraikan secara jelas bentuk perbuatan yang diduga terjadi, keterkaitan masing-masing tersangka, serta alat bukti yang mendukung sangkaan pidana.
Di sisi lain, pengelola lembaga pendidikan juga perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan, perlindungan anak, dan penanganan pengaduan yang efektif.
Sekolah seharusnya menjadi tempat anak tumbuh dengan rasa aman, bukan tempat yang membuat orang tua khawatir atas keselamatan buah hatinya.
Penetapan Dua Tersangka Harus Diikuti Penyidikan Menyeluruh
Perkembangan penanganan kasus ini juga membuka sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara transparan oleh penyidik.
Salah satunya mengenai hasil pendalaman terhadap keseluruhan pihak yang dilaporkan dan kemungkinan adanya informasi lain yang relevan dengan perkara.
Penyidik perlu memastikan bahwa seluruh bukti yang tersedia telah diperiksa secara objektif, termasuk keterangan saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar saat dugaan kejadian berlangsung.
Apabila terdapat rekaman kamera pengawas atau CCTV yang telah diamankan dan relevan dengan perkara, hasil pemeriksaannya juga penting untuk memperjelas kronologi kejadian serta peran masing-masing pihak.
Namun, pemeriksaan terhadap bukti tersebut harus tetap memperhatikan kerahasiaan identitas dan perlindungan psikologis anak.
Penetapan DS dan FS sebagai tersangka merupakan langkah dalam proses penegakan hukum, bukan akhir dari pencarian fakta.
Polda Kepri masih memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan penyidikan secara profesional, menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memastikan hak anak dan hak para tersangka tetap terlindungi.
Nasib Anak dan Kepercayaan Orang Tua Menjadi Taruhan
Kasus dugaan kekerasan di Playgroup Djuwita Batam bukan semata persoalan hukum antara pelapor dan terlapor.
Perkara ini juga menjadi pengingat mengenai besarnya tanggung jawab lembaga pendidikan terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhannya.
Kepercayaan orang tua dibangun dari keyakinan bahwa guru akan mendidik, membimbing, dan melindungi anak-anak mereka selama berada di sekolah.
Ketika muncul dugaan kekerasan, kepercayaan tersebut dapat terguncang. Karena itu, penanganan perkara secara terbuka, proporsional, dan berkeadilan menjadi penting untuk memberikan kepastian kepada semua pihak.
Perhatian terhadap kondisi psikologis dan pemulihan anak yang dilaporkan sebagai korban juga tidak boleh terabaikan di tengah proses hukum.
Bagaimanapun, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan.
Kini, publik menanti keseriusan Polda Kepri dalam menuntaskan perkara tersebut. Bukan hanya untuk memastikan siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah, tetapi juga untuk menegaskan bahwa keselamatan anak tidak boleh dikompromikan di lingkungan pendidikan.
Sementara proses penyidikan berlanjut, DS dan FS tetap memiliki hak atas pembelaan dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena bagi seorang anak berusia 2,5 tahun, sekolah seharusnya menjadi tempat mengenal dunia dengan senyuman, bukan tempat yang meninggalkan ketakutan.
Awalludin
Sumber :Tim
