Metrobatam.com, Tanjungpinang – Buntut dari pelantikan sejumlah pejabat esselon diruang lingkup Provinsi Kepulauan Riau telah membuat Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri semakin memanas.
Pasalnya DPRD, menganggap pernyataan Aris Fadilah (Sekda Kepri) yang mengatakan tidak perlu mengundang DPRD Kepri dalam pelantikan eselon beberapa hari lalu memancing kecaman dari seluruh pimpinan DPRD Kepri.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan bahwa DPRD dan Pemprov Kepri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan Undang – undang(UU).
“Saya rasa keliru kalau Sekda bicara seperti itu. Apapun kegiatan di DPRD yang menyangkut pemerintahan dan kepentingan umum harus diketahui Pemprov dan begitupun sebaliknya,” kata Jumaga, Rabu (9/11).
Hubungan dalam Pemerintahan ini, sambungnya, sesuai dengan semangat Gubernur yang selalu mendengung-dengungkan konektifitas hati dalam menjalankan pemerintahan. Konektifitas ini juga sudah sejalan dengan lembaga-lembaga lainnya.
“Pelantikan Kakanwil, sampai pelantikan Pramuka saja kita diundang. Masa pelantikan pejabat dilingkungan Pemprov malah tidak di beritahu,” katanya lagi.
Jumaga mengutarakan bahwa DPRD harus hadir dalam pelantikan pejabat bukan tanpa alasan. Sebab, DPRD harus ikut mengawasi pejabat-pejabatnya yang akan menjadi mitra kerjanya.
“Ya kita harus mengawasi juga. Jangan sampai nanti Gubernur menunjuk pejabat yang duduk karena faktor nepotisme, dan tidak sesuai dengan kompetensinya,” tegas Jumaga. (Budi Arifin)
