Metrobatam.com, Natuna – Menindaklanjuti aduan para perwakilan nelayan beberapa waktu yang lalu, untuk meminta pihak DPRD menggelar paripurna dalam menentukan sikap atas kebijakan penangkapan ikan terukur, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai sangat merugikan nelayan lokal.
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, saat dijumpai oleh awak media ini di ruang kerjanya, Kamis (27/1/2022). Dalam penyampaiannya Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, saya sebagai pimpinan ini di ibaratkan sebagai dua sisi mata uang.
Satu sisi saya sebagai wakil rakyat harus memperhatikan apa yang menjadi keluhan dan kepentingan masyarakat. Dan di satu sisi saya ini adalah bagian dari pemerintahan, juga harus melihat kebijakan pemerintah itu. Pasti ada dasar-dasar pertimbangan dalam membuat peraturan.
“Kita akan melihat betulkah regulasi/aturan undang-undang yang dibuat pemerintah itu akan menghambat secara umum ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perikanan. Saya akan berangkat dalam waktu dekat ini bersama ketua komisi II untuk mendengarkan pemaparan secara utuh tentang aturan penangkapan ikan terukur itu,” ucap Amhar.
Lanjut Amhar menyampaikan, jika memang aturan ini merugikan nelayan secara umum tentu kita menolak, minta kepada pemerintah untuk merevisi aturan itu. Jika menguntungkan nelayan dan daerah atau secara nasional, tentu saya sebagai bagian dari pemerintah harus mendukung.
“Jika memang aturan tentang penangkapan yang dibuat pemerintah pusat ini banyak mudarat nya, atau aturan tersebut bisa merugikan nelayan tempatan, tentu kita berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang tentang aturan atau dapat merevisi aturan yang dibuat tersebut. Dalam waktu dekat saya selaku ketua DPRD akan berupaya mempertanyakan hal tersebut ke pemerintah pusat, mudah-mudahan ada solusi terbaik,” terang Amhar mengakhiri. (Rdn)
