Metrobatam.com, Lingga – Proyek pembangunan jembatan penghubung di Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kembali menuai sorotan publik. Warga setempat memprotes keras pelaksanaan proyek yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi dan kontrak kerja yang telah ditetapkan. (29/10/2025).
Proyek yang dibiayai melalui Dana Desa tahun anggaran 2025 dengan pagu sebesar Rp152.305.000 itu berlokasi di wilayah RT 002/RW 001 Dusun I Desa Resang. Namun, menurut sejumlah warga, proses pembangunan dinilai tidak memenuhi standar konstruksi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan informasi dari Naga169 yang dihimpun dari narasumber di lapangan, pengerjaan pengecoran jembatan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh justru dilakukan secara bertahap. Metode tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian teknis yang dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan struktur jembatan.
“Pengecorannya tidak dilakukan sekaligus, dan kami khawatir itu akan berpengaruh pada kekuatan jembatan. Kami hanya ingin hasil pembangunan yang benar-benar sesuai aturan,” ujar salah seorang warga Desa Resang kepada awak media.
Selain itu, warga menilai proyek tersebut minim transparansi. Mereka mengaku tidak pernah diberikan penjelasan detail terkait anggaran maupun teknis pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan dana desa.
“Kami sudah menyampaikan keluhan kepada pihak desa dan pengawas proyek, tapi belum ada tanggapan yang jelas. Kami berharap ada audit dan peninjauan ulang,” tambah warga lainnya.
Dugaan penyimpangan dalam proyek ini menambah daftar panjang persoalan di Desa Resang. Sebelumnya, desa tersebut juga sempat terseret dalam isu dugaan penyalahgunaan dana ketahanan pangan untuk kegiatan tambak udang yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan pada proyek jembatan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah tegas guna memastikan akuntabilitas penggunaan Dana Desa serta menjamin keselamatan publik di masa mendatang.
Awalludin
