METROBATAM.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam terkait persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/4/2026).
Amsakar mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat persoalan ketidaksinkronan data antarinstansi yang menjadi tantangan serius dalam pengambilan kebijakan. Ia menilai, kondisi tersebut harus segera dibenahi agar arah pembangunan dapat berjalan selaras dan tepat sasaran.
“Perencanaan tanpa didukung data yang akurat sama halnya seperti berjalan tanpa tujuan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera kita selesaikan,” tegasnya.
Ia pun menyambut positif pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan data ekonomi yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Amsakar juga memberikan apresiasi kepada BPS Kota Batam atas upaya koordinasi yang telah dilakukan dalam mempersiapkan kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Amsakar memaparkan bahwa kondisi makro ekonomi Kota Batam saat ini menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih sekitar 1,5 hingga 2 persen.
Ia juga menyebut, dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Batam diharapkan mampu berperan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didukung oleh berbagai potensi strategis yang dimiliki daerah tersebut.
Saat ini, Batam memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni Nongsa Digital Park, Batam Aero Technic, Tanjung Sauh, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, terdapat 31 kawasan industri dan sekitar 110 galangan kapal yang menjadi penopang utama sektor industri di wilayah tersebut.
“Seluruh potensi ini harus diperkuat dengan data yang solid agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Amsakar juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 28 Tahun 2025, dan Nomor 47 Tahun 2025, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pelayanan perizinan.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam dapat melampaui angka 7 persen pada tahun 2026. Target tersebut, menurutnya, harus didukung dengan penguatan sektor industri pengolahan, peningkatan kemandirian bahan baku, serta kelancaran distribusi barang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dan akan mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar.
“Pelaksanaan sensus akan diawali dengan pengisian kuesioner secara daring oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan berbasis digital,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah menjangkau perusahaan berskala besar. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam agar partisipasi dunia usaha dapat berjalan optimal.
Melalui sensus ini, diharapkan dapat terbangun basis data ekonomi yang akurat dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat perencanaan pembangunan serta mendorong Batam menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. (mcb)
