METROBATAM.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT) di Balairung Wan Seri Beni, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026) malam.
Kegiatan yang diikuti sekitar 400 peserta secara luring dan daring dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, pelajar, mahasiswa, komunitas masyarakat hingga insan media.
Pemprov Kepri dan BPOM Satukan Langkah Lindungi Generasi Muda
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa posisi strategis Kepri yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka memberikan peluang ekonomi yang besar, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius berupa ancaman kejahatan lintas negara, termasuk peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
Menurut Ansar, setiap tahunnya sekitar 80 ribu kapal melintasi Selat Malaka dan jutaan kontainer bergerak melalui kawasan tersebut, sehingga diperlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kepri berada di jalur strategis dunia. Setiap tahun sekitar 80 ribu kapal melintas di Selat Malaka dan puluhan juta kontainer bergerak melalui kawasan ini. Di satu sisi ini menjadi kekuatan ekonomi, namun di sisi lain juga membuka kerawanan terhadap berbagai kejahatan lintas negara,” ujar Ansar.
Ansar mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mencapai 6,94 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tersebut harus diimbangi dengan upaya serius melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
Ia menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah dan nasional.
“Kalau generasi muda rusak karena penyalahgunaan obat tertentu, maka produktivitas akan menurun dan masa depan bangsa ikut terancam. Karena itu seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat hingga keluarga harus bersatu mencegah persoalan ini,” tegasnya.
Gubernur Ansar juga mengingatkan bahwa berbagai program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden RI, termasuk program makanan bergizi gratis, tidak akan memberikan hasil optimal apabila generasi muda masih terpapar penyalahgunaan obat-obatan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan di kalangan remaja.
Menurutnya, remaja merupakan kelompok yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh lingkungan pergaulan, serta masih rendahnya literasi mengenai bahaya obat-obatan tertentu.
“Remaja adalah kelompok rentan karena rasa ingin tahu tinggi, pengaruh lingkungan pertemanan, serta rendahnya literasi terhadap obat-obatan tertentu. Karena itu edukasi dan penguatan keluarga menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Faktor seperti tekanan sosial, kesepian, hingga perundungan dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan obat-obatan apabila tidak ditangani dengan baik.
Untuk mendukung upaya pencegahan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menjalankan sejumlah program, antara lain Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Forum Generasi Berencana (Genre) yang bertujuan menciptakan lingkungan positif bagi generasi muda.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengingatkan bahwa penyalahgunaan obat-obatan tertentu saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Taruna mengungkapkan bahwa BPOM RI baru-baru ini berhasil mengungkap jaringan peredaran obat-obatan tertentu di sejumlah wilayah, termasuk Banten, Batam, Bandung, dan Semarang, dengan nilai ekonomi yang sangat besar.
“Kami menemukan sekitar 1,6 miliar kapsul serta ribuan ton bahan baku obat tertentu. Jika seluruh bahan baku itu diproduksi, jumlahnya bisa mencapai lima hingga enam miliar kapsul. Ini sangat berbahaya bagi generasi muda,” kata Taruna.
Menurutnya, tingginya keuntungan ekonomi dari bisnis ilegal tersebut membuat para pelaku terus mencari celah dengan menjadikan generasi muda sebagai target utama pasar mereka. Karena itu, BPOM bersama berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang terintegrasi.
“Gerakan nasional ini kita pusatkan di Kepulauan Riau malam ini. Dengan sinergi lintas sektor, saya yakin ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat kita cegah bersama,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan ditutup dengan penandatanganan naskah hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada BPOM RI serta penandatanganan komitmen bersama pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu oleh para pemangku kepentingan yang hadir.
Aksi nasional ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. (ADVERTORIAL)
