METROBATAM.COM, BINTAN – Transformasi besar-besaran Posyandu dimulai. Tidak lagi hanya mengurusi kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini menjadi ujung tombak pelayanan dasar di desa dan kelurahan.
Hal itu mengemuka dalam Asistensi Penguatan Transformasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, PKK dan Posyandu, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (22/7/2026).
Ketua TP Posyandu Kabupaten Bintan, Hafizha Rahmadhani Putri hadir bersama seluruh Ketua TP Posyandu se-Kepulauan Riau. Asistensi ini merujuk pada amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Ketua TP Posyandu Kepri Dewi Kumalasari menegaskan, era Posyandu hanya soal posyandu balita sudah selesai.
“Posyandu kini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang menopang 6 SPM sekaligus: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial,” tegas Dewi.
Transformasi ini, lanjut dia, tidak bisa jalan sendiri. Butuh kolaborasi total dari pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, kader, hingga masyarakat.
Senada, Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, PKK dan Posyandu Kemendagri, Nitta Rosalin memaparkan 3 transformasi kunci: kelembagaan, pelayanan, dan pembinaan.
Posyandu tidak lagi sekadar pelaksana layanan. Posyandu kini didorong menjadi pusat pemberdayaan, pendataan kebutuhan warga, edukasi, hingga ikut menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis data.
Langkah ini didukung kekuatan besar. Per 20 Mei 2026, tercatat ada 238.666 Posyandu di seluruh Indonesia dengan 1.250.685 kader yang menjadi garda terdepan.
Menanggapi itu, Ketua TP Posyandu Bintan Hafizha Rahmadhani Putri menyatakan Bintan siap tancap gas.
“Transformasi menjadi 6 bidang SPM ini adalah langkah besar mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ini butuh kolaborasi semua pihak. Kabupaten Bintan siap mendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Hafizha.
Ia menegaskan hasil asistensi ini akan langsung menjadi pedoman Bintan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meng-upgrade kapasitas kader, dan mengintegrasikan program Posyandu ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa.
Dengan dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDes dan sumber sah lainnya, Posyandu 6 SPM ditargetkan melahirkan pelayanan yang lebih terpadu, efektif dan berkelanjutan.
