BINTAN, METROBATAM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Bupati Bintan Roby Kurniawan memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan FKPD terkait pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bintan, Selasa (6/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan tersebut dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bintan. Pertemuan turut melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, panitia Pilkades, serta TNI-Polri.
Pada Pilkades 2026, Kabupaten Bintan dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak di 13 desa. Selain itu, terdapat satu desa yang akan melaksanakan pemilihan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Bupati Roby menegaskan seluruh rangkaian tahapan Pilkades harus dilaksanakan secara aman, tertib, transparan dan demokratis serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan menjadi sumber konflik di tengah masyarakat,” tegas Roby.
Perkuat Koordinasi dan Jaga Netralitas
Roby meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi sejak awal hingga seluruh tahapan Pilkades selesai. Tahapan tersebut meliputi pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil hingga proses pelantikan kepala desa terpilih.
Menurutnya, panitia Pilkades harus menjalankan tugas secara profesional, transparan dan tidak memihak kepada calon tertentu. Sementara aparatur pemerintahan diminta menjaga netralitas dan tidak memanfaatkan fasilitas maupun kewenangan pemerintah untuk mendukung kepentingan calon tertentu.
Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan dari sisi keamanan. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, kecamatan dan desa diminta melakukan deteksi dini serta memetakan berbagai potensi kerawanan yang dapat muncul selama tahapan Pilkades berlangsung.
Seluruh pihak juga diingatkan untuk mencegah praktik politik uang, penyebaran berita bohong, provokasi maupun ujaran kebencian yang berpotensi memicu perpecahan dan konflik di tengah masyarakat.
Kepala Desa Terpilih Harus Rangkul Semua Warga
Roby menegaskan keberhasilan Pilkades tidak semata-mata dilihat dari terselenggaranya proses pemungutan suara. Lebih dari itu, Pilkades harus mampu menghasilkan pemimpin desa yang memiliki legitimasi kuat serta mampu melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Siapa pun yang terpilih nantinya adalah kepala desa bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya bagi masyarakat yang memilihnya,” ujarnya.
Karena itu, Roby mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk bersama-sama menjaga suasana selama pelaksanaan Pilkades 2026 agar tetap aman dan kondusif.
Ia berharap Pilkades tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat demokrasi, mempererat persatuan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan desa.
Pemkab Bintan pun mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan kedewasaan politik serta mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga seluruh tahapan Pilkades 2026 dapat berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan bagi daerahnya. (**)
