METROBATAM.COM, LINGGA – Aktivitas kapal hisap timah di perairan Laut Pekajang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, kembali menjadi sorotan. Warga setempat mengeluhkan kondisi laut yang disebut semakin keruh sejak aktivitas penambangan berlangsung, sehingga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan.
Menurut pengakuan masyarakat, aktivitas pengerukan dasar laut yang dikaitkan dengan operasional PT Cipta Persada Mulia (CPM) telah berlangsung selama beberapa tahun. Warga menilai kondisi tersebut telah mengubah kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama nelayan.
“Hasil tangkapan ikan menurun drastis. Air laut juga menjadi keruh sejak adanya aktivitas pengerukan,” ungkap salah seorang warga Desa Pekajang.
Selain mengeluhkan dampak terhadap hasil tangkapan, warga juga mempertanyakan besaran kompensasi yang diterima. Mereka menyebut kompensasi yang diberikan berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulan, nilai yang dinilai belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat pesisir.
Warga juga mengaku pernah mengusulkan adanya uang kompensasi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga saat kapal hendak kembali beroperasi di wilayah tersebut. Namun, menurut mereka, usulan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan.
Aktivis Soroti Peran Pemerintah
Polemik tersebut mendapat perhatian dari aktivis Kepulauan Riau sekaligus putra daerah Lingga, Muhammad Fatur, S.Pd. Menurutnya, persoalan di Pekajang bukan hanya menyangkut aktivitas penambangan, tetapi juga berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir.
Ia menilai keluhan nelayan mengenai penurunan hasil tangkapan seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata.
“Ketika masyarakat nelayan mulai mengeluhkan penurunan hasil tangkapan, seharusnya pemerintah segera hadir melakukan kajian dan pengawasan. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.
Fatur juga meminta Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan kajian secara terbuka terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan laut serta memastikan adanya pengawasan yang ketat apabila ditemukan potensi kerugian bagi masyarakat.
DPRD Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan
Selain pemerintah daerah, Fatur juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Lingga yang dinilai perlu lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, DPRD sebaiknya turun langsung ke Desa Pekajang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, berdialog dengan pemerintah desa, serta meminta penjelasan dari perusahaan dan instansi terkait mengenai legalitas kegiatan, kajian lingkungan, hingga mekanisme kompensasi yang diberikan kepada warga.
Ia juga menilai besaran kompensasi yang diterima masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk statusnya apakah merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bentuk ganti rugi, atau skema lainnya.
“Semua harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat,” katanya.
Hingga saat ini, polemik mengenai aktivitas kapal hisap timah di perairan Pekajang masih menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah, DPRD, serta pihak terkait segera mengambil langkah konkret guna memastikan perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
(La Memin/Awalludin)
