METROBATAM.COM, NATUNA – Ketergantungan Kabupaten Natuna terhadap pasokan barang dari luar daerah membuat isu distribusi menjadi bom waktu. Sedikit saja arus barang tersendat, harga kebutuhan pokok langsung meroket di pasar.
Kondisi inilah yang kini menjadi alarm serius bagi Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Untuk mencegah inflasi dan gejolak harga, Cen Sui Lan mendorong agar Natuna dimasukkan dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau.
Dorongan itu disampaikannya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (31/8/2026).
Menurut Cen Sui Lan, Natuna tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan terluar dengan jarak jauh dari pusat distribusi, membuat hampir seluruh kebutuhan masyarakat harus didatangkan dari luar.
“Dengan adanya fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi namun juga oleh masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya,” ujar Cen Sui Lan.
Pemkab Natuna mengaku terus bergerak. Cen Sui Lan menyebut pihaknya sudah berkomunikasi intensif dengan otoritas karantina untuk mencari jalan keluar atas hambatan distribusi.
“Saya langsung menghubungi Kanwil Karantina Provinsi, juga ikut membantu supaya kita mendapatkan kuota. Supaya ada diskresi untuk daerah kepulauan,” katanya.
Ia menekankan, yang dibutuhkan Natuna bukan pelonggaran tanpa aturan, melainkan kebijakan afirmatif yang paham kondisi kepulauan — pengawasan tetap jalan, tapi kebutuhan dasar masyarakat tidak tersandera.
“Barang-barang memang untuk konsumsi masyarakat, bukan untuk dibawa keluar. Bagaimana mau dibawa keluar, orang kita terisolasi. Kita saja mendatangkan semua barang,” tegasnya.
Bagi Cen Sui Lan, ujung dari persoalan distribusi ini adalah harga di dapur warga. Ketika pasokan terlambat atau kuota dibatasi, ongkos logistik naik, dan konsumen yang menanggung beban.
“Kita khawatir masyarakat terdampak. Karena masyarakat harus mengeluarkan biaya dua kali lipat. Saya rasa ibu-ibu rumah tangga yang akan duluan ribut karena ini kebutuhan setiap hari,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai pengembangan FTZ ke Natuna adalah solusi jangka panjang yang strategis, bukan sekadar tambal sulam saat masalah muncul. Jika dirancang sesuai karakter kepulauan, FTZ diyakini bisa memangkas biaya logistik, melancarkan arus barang, dan pada akhirnya menjaga harga tetap terkendali.
“Kita harap pemerintah pusat melihat Natuna dari perspektif wilayah kepulauan. Aturan tetap berjalan, tapi kebutuhan masyarakat tidak tersandera,” tutup Cen Sui Lan.
Baginya, persoalannya sederhana: masyarakat Natuna berhak atas barang yang tersedia, aman, dan terjangkau, meski tinggal jauh dari pusat distribusi.
(Budi)
