NATUNA, METROBATAM.COM – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kewajiban utang Pemerintah Kabupaten Natuna yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Meski menghadapi tekanan efisiensi anggaran, ia memastikan pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, dan pembangunan daerah pada 2026 tetap berjalan.
Penegasan tersebut disampaikan Cen Sui Lan saat bersilaturahmi dan makan bersama sejumlah wartawan di Rumah Makan Ajo Basamo, Ranai, Jumat (23/10/2026). Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan insan pers untuk membahas kondisi keuangan serta arah pembangunan Kabupaten Natuna.
Dalam kesempatan tersebut, Cen membuka ruang bagi wartawan untuk menyampaikan pertanyaan dan menyoroti berbagai persoalan daerah, termasuk kondisi keuangan yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu pertanyaan diajukan Kalit, Pimpinan Redaksi AntasenaBuletin.id, terkait beban utang daerah ketika Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik mulai memimpin Kabupaten Natuna pada 2025.
Pertanyaan itu menyinggung kewajiban keuangan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya, dengan nilai sekitar Rp185 miliar hingga Rp187 miliar, serta langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikannya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Berdasarkan neraca Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024, kewajiban utang jangka pendek daerah tercatat sebesar Rp187,114 miliar. Besarnya nilai tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan dan pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi hal itu, Cen Sui Lan menyatakan bahwa kewajiban tersebut akan diupayakan untuk diselesaikan dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
“Utang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Kami akan berupaya membayarnya dalam waktu dekat sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Natuna tetap harus berjalan,” tegas Cen.
Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Pembangunan Berhenti
Cen menjelaskan, penyelesaian kewajiban keuangan masa lalu harus dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan menata anggaran secara cermat dan menentukan program berdasarkan skala prioritas.
Menurutnya, kebijakan efisiensi perlu diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran, sehingga kegiatan pemerintahan dan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat dilaksanakan.
“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Kami akan memilah program berdasarkan skala prioritas, memastikan anggaran digunakan secara tepat, dan menjaga agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Penyelesaian kewajiban keuangan daerah juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan. Di balik kewajiban tersebut, terdapat pihak-pihak yang menunggu pembayaran sehingga penanganannya memerlukan perencanaan yang terukur dan pelaksanaan sesuai aturan.
Di sisi lain, Pemkab Natuna harus menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Sebagai daerah kepulauan, Natuna membutuhkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan agar berbagai kebutuhan masyarakat di wilayahnya tetap mendapat perhatian.
Cen memastikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada 2026 tetap berjalan. Dengan demikian, penyelesaian utang dan pelaksanaan program prioritas perlu diatur secara seimbang sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pemkab Diminta Menjaga Transparansi Pengelolaan Keuangan
Cen juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian kewajiban tersebut. Koordinasi diperlukan agar mekanisme pembayaran berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut menjadi perhatian karena realisasi pembayaran utang akan menjadi salah satu tolok ukur tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan.
Masyarakat dan pihak yang berkepentingan tentu menantikan kejelasan mengenai jadwal, mekanisme, serta realisasi pembayaran yang disampaikan akan diupayakan dalam waktu dekat.
Keterbukaan mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban juga penting agar masyarakat dapat mengetahui langkah yang ditempuh pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan keuangan sekaligus melanjutkan pembangunan.
Bangun Komunikasi Terbuka dengan Insan Pers
Dalam pertemuan itu, Cen Sui Lan turut mengapresiasi peran wartawan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan perkembangan Kabupaten Natuna kepada masyarakat.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers terus terjalin dengan baik agar informasi publik dapat tersampaikan secara akurat dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, hubungan yang terbuka juga memberi ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol, mengajukan pertanyaan kritis, serta meminta penjelasan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Pertanyaan mengenai kewajiban utang daerah dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari dialog publik tentang pengelolaan keuangan dan arah pembangunan Natuna.
Ke depan, perhatian masyarakat tertuju pada tindak lanjut komitmen penyelesaian utang serta kepastian pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan sepanjang 2026.
Bagi Kabupaten Natuna, penataan keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan merupakan dua agenda penting yang harus berjalan beriringan. Penyelesaian kewajiban masa lalu diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan, sementara pelayanan publik dan pembangunan tetap menjadi prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.
