Aliansi Masyarakat Lingga Pasang Badan Kawal Pembebasan 375 Hektare Lahan PT TAI: Jangan Sampai Hak Warga Dikorbankan!

METROBATAM.COM, LINGGA – Rencana pembebasan lahan pengganti seluas 375 hektare untuk kepentingan investasi PT Tiansan Alumina Indonesia (TAI) di Kabupaten Lingga mulai mendapat perhatian serius. Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga menegaskan tidak ingin proses pembebasan lahan justru menjadi persoalan baru yang merugikan masyarakat pemilik tanah.

Ketua Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga, Armanto Arsyad, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Bupati Lingga, Muhammad Nizar, yang mengingatkan para camat dan kepala desa agar tidak sembarangan menerbitkan surat menyangkut persoalan lahan.

Menurut Armanto, ketegasan kepala daerah tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, menghindari kepentingan pribadi, serta memastikan seluruh proses pembebasan lahan berjalan sesuai aturan hukum.

“Kami mendukung sikap tegas Bupati. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Yang harus menjadi perhatian utama adalah hak masyarakat pemilik lahan,” tegas Armanto, Rabu (18/11/2026).

Bacaan Lainnya

Ia menilai, pembebasan lahan seluas 375 hektare bukan persoalan kecil. Proses tersebut harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.

Minta Appraisal Independen, Harga Tanah Jangan Ditentukan Sepihak

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Aliansi adalah mekanisme penentuan harga tanah.

Armanto mendesak agar penilaian lahan melibatkan tim appraisal atau penilai independen yang memiliki kompetensi dan kredibilitas. Langkah ini dinilai penting agar nilai ganti rugi benar-benar mencerminkan kondisi dan nilai wajar tanah.

“Kita ingin masyarakat yang memiliki lahan mendapatkan harga tanah sesuai dengan nilainya dan tidak merasa dirugikan. Pihak perusahaan juga tidak merasa diberatkan,” ujarnya.

Menurutnya, penilaian tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan atau kepentingan pihak tertentu. Ada sejumlah aspek yang wajib diperhitungkan, mulai dari letak geografis, akses jalan, status dan kelengkapan dokumen kepemilikan, hingga kondisi fisik tanah.

Dengan penilaian objektif, potensi permainan harga, praktik percaloan, maupun dugaan penggelembungan nilai tanah dapat diminimalkan.

Aliansi juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menjadikan proses pembebasan lahan sebagai kesempatan mencari keuntungan dengan mengorbankan masyarakat.

Jangan Ada Keputusan di Belakang Meja, Warga Berhak Tahu!

Armanto menegaskan, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai seluruh tahapan pembebasan lahan. Mulai dari tujuan pengadaan lahan, lokasi, mekanisme penilaian, pihak yang terlibat, hingga dampak yang mungkin ditimbulkan.

Menurutnya, keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Hal tersebut juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah.

“Masyarakat berhak mendapatkan sosialisasi secara terbuka mengenai tujuan proyek, lokasi, dampak lingkungan, serta dilibatkan dalam konsultasi publik,” jelasnya.

Ia memastikan Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga akan terus mengawasi proses tersebut agar tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.

“Kami dari Aliansi akan mengawal proses pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Tiansan ini. Kami ingin semuanya berjalan transparan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan,” tegas Armanto.

Investasi Triliunan Rupiah, Tenaga Kerja Lokal Jangan Jadi Penonton

Tidak hanya menyoroti persoalan lahan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga juga mengingatkan PT TAI agar keberadaan investasi berskala besar tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tempatan.

Armanto menilai, keberhasilan investasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai modal yang ditanamkan atau pembangunan fasilitas industri. Lebih dari itu, harus ada dampak ekonomi nyata yang dirasakan masyarakat setempat.

Salah satunya melalui prioritas kesempatan kerja bagi putra-putri daerah yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.

“Kami tidak ingin masyarakat tempatan hanya menjadi penonton. Masyarakat harus dipersiapkan agar dapat ikut berkontribusi, terutama dari sisi sumber daya manusia dan tenaga kerja,” imbuhnya.

Ia berharap perusahaan memiliki komitmen nyata dalam membuka kesempatan kerja, memberikan pelatihan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Dengan demikian, investasi PT TAI tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menjadi pintu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga.

Bupati Nizar Sudah Beri Peringatan Tegas kepada Camat dan Kades

Sebelumnya, Bupati Lingga Muhammad Nizar menghadiri kegiatan land clearing dan pembacaan doa pembangunan PT TAI di Desa Persiapan Kebun Niur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan, serta sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Nizar secara khusus mengingatkan Camat Singkep Selatan dan para kepala desa agar tidak sembarangan menerbitkan surat yang berkaitan dengan persoalan lahan.

“Kepada camat dan kades, jangan ada lagi keluar surat-surat yang tidak perlu, yang bukan kewenangan, atau ada kepentingan di situ,” tegas Nizar.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah menginginkan proses penataan dan pembebasan lahan berjalan tertib serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Bagi Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga, investasi PT TAI harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat.

Jangan Sampai Investasi Besar, Justru Meninggalkan Persoalan bagi Warga.

Aliansi berharap pemerintah daerah, perusahaan, aparat terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Sebab, keberhasilan investasi bukan hanya tentang berdirinya kawasan industri, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat sekitar mendapatkan keadilan, kepastian hak atas tanah, dan kesempatan menikmati manfaat pembangunan.

Aliansi menegaskan akan terus mengawal proses pembebasan 375 hektare lahan tersebut hingga seluruh tahapan berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan hukum.

Awalludin

Pos terkait