Jumaga Minta Cara Komunikasi Nurdin Diperbaiki

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Komunikasi antara Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dengan DPRD setempat belum membaik, sehingga sejumlah agenda penting tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan sampai hari ini masih mengharapkan Gubernur Nurdin lebih komunikatif dengan pihak legislatif untuk membahas berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

Bacaan Lainnya

“Kami minta komunikasi gubernur dengan kami diperbaiki, ditingkatkan,” katanya.

Sampai hari ini, Jumaga mengaku gubernur belum pernah berkomunikasi dengannya, terutama dalam membahas agenda penting, seperti Ranperda RPJMD 2016-2021, pemilihan Wakil Gubernur Kepri dan seleksi Sekda Kepri.

“Ini permasalahan penting yang harus diselesaikan. Tanpa komunikasi yang baik, tidak mungkin dapat dilaksanakan sesuai harapan,” ujarnya.

Hal senada sebelumnya disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial. Dia menegaskan sikap Gubernur Nurdin yang tidak komunikatif dapat menghambat dalam pengambilan kebijakan.

Pihak eksekutif yang dipimpin gubernur seharusnya bersinergi dengan DPRD Kepri agar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan berjalan optimal.

“Ini persoalan penting, komunikatif dan harus konsolidasi,” katanya.

Sukhri mengemukakan gubernur juga harus melakukan konsolidasi di internal pemerintahan. Konsolidasi itu penting agar setiap satuan kerja perangkat daerah berjalan sesuai keinginan atau visi misi gubernur.

“Jangan sampai mereka berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Sukhri juga memprotes sikap gubernur yang terkesan melecehkan DPRD Kepri. Penilaian itu terkait seseorang yang mengatasnamakan gubernur menghubungi Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

“Kenapa tidak menghubungi langsung? Kenapa harus melalui orang lain,” katanya.

Sukhri mengatakan sikap gubernur ini dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Wacana yang mulai muncul jika gubernur tidak mengubah sikapnya, DPRD Kepri akan menggunakan hak-haknya.

“Jika DPRD Kepri menggunakan hak-hak yang dimilikinya, ini akan merugikan gubernur,” tegasnya. (mb/Antara)

Pos terkait