KPK akan Undang Menteri BUMN Terkait Proses Pengadaan Barang di BUMN

Metrobatam, Jakarta – KPK akan mengundang Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk membahas proses pengadaan barang di BUMN. Pemanggilan ini sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus korupsi ke depan.

“Pimpinan kita akan undang Menteri BUMN atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan pencegahan ke depan. Salah satu prioritas yang dibahas adalah agar proses pengadaan di BUMN termasuk di Garuda ke depan harus lebih diefektifkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Read More

Efektifitas itu menurut Febri dapat dilakukan dengan menghilangkan perantara dalam proses pengadaan barang di BUMN. Dia menganggap ada indikasi penambahan biaya oleh perantara sehingga harus menambah jumlah yang dibayarkan melalui keuangan negara.

“Diefektifkan dengan memangkas dan menghilangkan pihak-pihak yang jadi perantara dalam pengadaan tersebut. Karena ada indikasi pihak yang jadi perantara kemudian menambah biaya yang harus ditanggung oleh keuangan negara dalam proses pengadaan tersebut,” ujarnya.

Febri kemudian mengambil kasus yang menjerat eks dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai contoh. Dia menduga tersangka lainnya, Soetikno Soedarjo adalah perantara dalam kasus dugaan pemberian dari Rolls-Royce kepada Emirsyah Satar.

“Kita menduga salah satu pihak yg dijadikan tersangka dalam kasus ini, yaitu SS (Soetikno Soedarjo) berposisi sebagai perantara, yaitu sebagai beneficial owner sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura. Ini salah satu bentuk yang kita akan sinkronkan, integrasikan pencegahan dan penindakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar ke depan,” ucap Febri.

Namun, Febri masih enggan menyatakan kalau ada penggelembungan harga oleh Soetikno yang diduga sebagai perantara. Dia hanya menyebut saat ini kasus yang ditangani adalah dugaan suap yang diberikan melalui Soetikno kepada Emirsyah.

“Saat ini kami menangani kasus suap. Indikasnya pemberiannya adalah dari SS kepada ESA. SS diduga sebagai pihak perantara di sana. Keberadaan perantara tentu saja akan menambah biaya dari sebuah proses pengadaan. Meskipun kita belum lihat atau perlu pelajari lebih dalam apakah posisi perantara itu dilegalisasi dengan peraturan yang ada,” jelasnya.(mb/cnn indonesia)

Related posts