Metrobatam, Jakarta – Auditor utama BPK yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) dipindah rumah tahanan (rutan) oleh KPK. Ia dipindah ke rutan KPK C-1 untuk kebutuhan penyidikan.
“Ya benar, kemarin (31/5) dilakukan pemindahan tahanan untuk tersangka RS (Rochmadi Saptogiri) ke Rutan Cabang KPK di Kantor KPK Kab. C-1. Pemindahan dilakukan karena terdapat kebutuhan Penyidikan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Kamis (1/6).
Rochmadi diantar ke Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (31/5). Dengan mengenakan rompi oranye, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Selang satu jam kemudian, lelaki berkaca mata ini masih bungkam dan langsung memasuki mobil tahanan.
KPK kemudian mengonfirmasi pemindahan Rochmadi. Pemindahan itu disebut untuk meminimalisir interaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan untuk bertemu.
“Pemindahan dilakukan kemarin. Agar proses penyidikan ini bisa lebih dilakukan secara efektif dan meminimalisir persentuhan dengan pihak-pihak lain di luar pihak yang berhak sesuai peraturan yang ada,” ujar Febri.
Seperti diketahui, Fahri didampingi oleh anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, mengunjungi Mapolres Jakarta Timur, Senin (29/5). Dalam kunjungan tertutupnya sekitar dua jam, Fahri sempat menjenguk tahanan KPK, Rochmadi yang dititipkan di Polres Jaktim.
Tindakan ini kemudian disayangkan KPK. Apalagi, Fahri Hamzah tak mempunyai surat izin menjenguk tahanan KPK.
Rochmadi ditangkap dalam OTT, Jumat (26/5) pekan lalu. Selain Rochmadi, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Ali Sadli (Auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT).
Dalam kasus ini, Rochmadi diduga menjadi penerima suap. Perantara penerimanya adalah Ali Sadli. Sedangkan perantara pemberinya diduga Jarot Budi Prabowo, dengan tersangka pemberi utamanya adalah Sugito.
Suap diberikan terkait pemberian predikat WTP BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu.(mb/detik)
